Komisi I Minta Dinkes Perhatikan Pembangunan Puskesmas

Komisi I Minta Dinkes Perhatikan Pembangunan Puskesmas, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Komisi I Minta Dinkes Perhatikan Pembangunan Puskesmas, Berita845

Komisi I Minta Dinkes Perhatikan Pembangunan Puskesmas, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Komisi I Minta Dinkes Perhatikan Pembangunan Puskesmas, 845, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Komisi I Minta Dinkes Perhatikan Pembangunan Puskesmas

Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Pandeglang

TRUSTKOTACOM – Komisi I DPRD Kabupaten Pandeglang meminta Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat untuk melakukan pemeriksaan terkait pembangunan Puskesmas yang diduga bermasalah. Pasalnya, pembangunan beberapa unit Puskesmas di kecamatan di selatan Pandeglang yang dibiayai APBD ini pengerjaannya tidak maksimal. Di beberapa Puskesmas lain dengan anggaran yang sama kualitasnya justru lebih baik. Demikian hal itu diungkapkan anggota Komisi I DPRD Pandeglang, Maman Lukman, kepada wartawan, Minggu (17/02/2013).

“Saya menemukan kulitas pembangunan ruang bersalin di Puskesmas Sobang tidak maksimal. Tetapi dengan dana yang sama pembangunan Puskesmas Cigeulis juga lebih baik, jelas hal ini perlu diperhatikan oleh Dinkes,” ujar Maman.

Ia menjelaskan, keluhan pembangunan Puskesmas ini awalnya didapat dari masyarakat. Namun, setelah di cek ternyata keluhan tersebut benar karena pembangunan Puskesmas tidak maksimal. Kemudian, warga mempertanyakan mengapa bangunan ruang bersalin di Cigeulis justru lebih bagus sementara Sobang kauh berbeda kualitasnya.

“Selain mendapatkan informasi dari warga, saya juga cek langsung ke lokasi pembangunan. Ternyata keluhan warga dan apa yang saya temukan benar adanya,” kata politisi muda ini.

Sehingga, tambahnya, Dinkes Pandeglang sepatutnya segera melakukan pengecekan beberapa lokasi pembangunan Puskesmas. Dirinya menduga, banyak bangunan Puskesmas atau Dinkes yang dibiayai APBD Pandeglang maupun Dana Alokasi Khusus (DAK) hasilnya kurang bagus.

“Jika terus dibiarkan ini tentu akan menjadi preseden buruk bagi pemerintah. Harus ada pengawasan ketat atas bangunan yang dikerjakan dengan dana APBD,” sambungnya.

Lanjut Maman, pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap proses pembangunan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga dinilai tidak maksimal. Akibatnya, banyak perusahaan pemenang tender yang memanfaatkan kelemahan pemerintah daerah yang kurang memeriksa hasil pengerjaan.

“Pengawasan sangat lemah, dan ini tidak menutup kemungkinan ada permaian antara perusahaan pemenang tender dengan pengawas dan bahkan dari internal Dinkes,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinkes Pandeglang, Deden Kuswan beberapa kali dihubungi melalui sambungan telepon untuk diminta tanggapan selalu dalam keadaan tidak aktif. (Mor)