Komisi I DPRD Kota Tangerang Soroti Kerjasama Pengurusan Akte Kelahiran Online

Komisi I DPRD Kota Tangerang Soroti Kerjasama Pengurusan Akte Kelahiran Online, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Komisi I DPRD Kota Tangerang Soroti Kerjasama Pengurusan Akte Kelahiran Online, Berita870

Komisi I DPRD Kota Tangerang Soroti Kerjasama Pengurusan Akte Kelahiran Online, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Komisi I DPRD Kota Tangerang Soroti Kerjasama Pengurusan Akte Kelahiran Online, 870, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Komisi I DPRD Kota Tangerang Soroti Kerjasama Pengurusan Akte Kelahiran Online

Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Gatot Purwanto
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Gatot Purwanto

TRUSTKOTA.COM – Komisi I DPRD Kota Tangerang menyoroti kerjasama Pemkot Tangerang, melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) terkait pembuatan akte kelahiran online dengan sejumlah rumah sakit.

Pasalnya, pihak legislatif mengaku tidak mengetahui bentuk kerjasama yang telah dilaksanakan untuk pembuatan administrasi kependudukan tersebut.

“Kami tidak pernah diajak bicara ataupun mendengar soal kerjasama tersebut. Coba nanti akan kami cek ke dinas terkait dan meminta penjelasan soal kerjasama ini,” ujar Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Tangerang, Gatot Purwanto, Rabu (29/10/2014).

Sedangkan saat ditanya kemungkinan adanya pungutan liar dalam pembuatan akte kelahiran online itu. Gatot mengaku bahwa kemungkinan seperti itu bisa saja terjadi, sehingga perlu ada pengawasan lebih jauh soal program ini.

“Ya, kita tidak bisa menduga-duga, tapi nanti akan kami cek soal perjanjian kerjasamanya. Tapi dalam Peraturan Daerah (Perda) sudah jelas, warga tidak dikenakan biaya,” katanya.

Masih kata Politisi dari Partai Demokrat itu, seharusnya sebelum kerjasama dilakukan, apalagi ini terkait pelayanan kepada masyarakat, Pemkot terlebih dahulu mensosialisasikannya kepada warga. Hal ini perlu, agar tidak terjadi salah paham dan persoalan di kemudian hari.

“Jangankan masyarakat, dewan saja tidak tahu persis program ini,” tandasnya.

Terpisah, Kepala Disdukcapil Kota Tangerang, Erlan Rusnarlan mengakui bahwa memang pihak dewan tidak dilibatkan. Hal ini lantaran, hal ini bersifat teknis dan memang tujuannya semata-mata untuk mempermudah pelayanan terhadap masyarakat Kota Tangerang.

“Program ini kami ujicobakan ke delapan rumah sakit di Kota Tangerang dan mendapat respon yang cukup positif dari warga,” kilahnya.

Terkait dugaan adanya pungutan dalam pembuatan akte kelahiran online ini, Erlan dengan tegas membantahnya. Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan serta pencabutan Perda nomor 5 tahun 2011 tentang retribusi biaya penggantian cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, warga tidak dipungut biaya.

“Kami juga sudah melakukan sosialisasi ke 13 kecamatan se-Kota Tangerang,” kata Erlan

Erlan tidak membantah bahwa jika warga meminta pengurusan dilakukan oleh dokter atau pihak rumah sakit, ada biaya yang dikeluarkan oleh pasien.

“Ya, kalau warga ingin pengurusannya gratis, silahkan mengurus sendiri ke kantor. Tapi, hingga kini kami belum mendapat keluhan, bahkan banyak warga yang merasa terbantu,” pungkasnya. (SYH)