KNPI Pertanyakan Dokumen Cawabup Lebak

KNPI Pertanyakan Dokumen Cawabup Lebak, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, KNPI Pertanyakan Dokumen Cawabup Lebak, Berita103

KNPI Pertanyakan Dokumen Cawabup Lebak, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, KNPI Pertanyakan Dokumen Cawabup Lebak, 103, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, KNPI Pertanyakan Dokumen Cawabup Lebak

Ketua DPD KNPI Lebak, Nevi Pahlevi, saat menggelar konfrensi pers.
Ketua DPD KNPI Lebak, Nevi Pahlevi, saat menggelar konfrensi pers.

TRUSTKOTACOM – DPD KNPI Kabupaten Lebak menilai ada sejumlah persoalan yang perlu dikoreksi bersama sepanjang tahapan Pemiukada berlangsung. Dari sejumlah persoalan versi DPD KNPI, ada satu hal yang menjadi fokus organisasi kepemudaan tersebut, yakni persoalan administrasi yang dikhawatirkan bisa menjadi pertanyaan bagi masyarakat.

“Kami menginginkan proses Pemilukada tidak dikotori dengan pelanggaran hukum yang dapat merugikan masyarakat,” Kata Ketua DPD KNPI Lebak, Nevi Pahlevi, saat menggelar konfrensi pers, di kantor Lembaga Bantuan Hukum dan HAM DPD KNPI Lebak, di Rangkasbitung, Senin (26/8/2013).

Nevi yang didampingi Ketua LBH-HAM DPD KNPI Lebak Tb Amri AM, Sekretaris LBH-HAM Acep Saepudin, dan Ketua LSM FK-MPPB Dana Hardiansah, mengatakan hasil analisis yang dilakukan oleh KNPI pihaknya telah menugaskan kepada LBH-HAM untuk melakukan proses penelusuran terhadap persoalan administrasi tersebut.

“DPD KNPI sudah memberikan kuasa terkait hal ini kepada LBH-HAM DPD KNPI Lebak untuk melakukan proses penelusuran,” Ucap Nevi.

Kepada media, Ketua LSM FK-MPPB Dana Hardiansah menuturkan, bahwa ada kejanggalan saat KPU Lebak meloloskan Balon Wabup Lebak yang diusung dari partai Golkar, H Kasmin, hingga akhirnya ditetapkan menjadi Cawabup. Menurut Dana, ada yang janggal dari kelengkapan syarat administrasi H Kasmin di tingkat Sekolah Dasar.

“Sekitar tahun 2011, kami pernah melakukan penelusuran soal dugaan ijasah palsu milik beliau, pada saat itu beliau menggunakan STTB yang dikeluarkan oleh SDN 2 Bojong Menteng dengan nomor induk 117, tapi setelah kami telusuri pemilik nomor induk tersebut adalah Atikah bin H Kade,” Kata Dana.

Atas dasar itulah, ungkap Dana, Kepala Sekolah yang bersangkutan kemudian mengeluarkan SK yang menerangkan bahwa H Kasmin memang tidak menempuh pendidikan dasarnya di SDN tersebut, melainkan hanya mengikuti program buta aksara. Jelang memasuki pencalonan Cabup-Cawabup Lebak, pihaknya menanyakan kepada KPU soal persyaratan dokumen yang digunakan oleh H Kasmin. Pasalnya, jika persyaratan yang digunakan dalam pendaftaran seperti yang  ia maksud, maka hal itu dinilai batal secara aturan.

“KPU kemudian memberikan jawaban kepada kami bahwa H Kasmin memang tidak menggunakan dokumen yang kami maksud dalam syarat pencalonannya, melainkan menggunakan Surat Tanda Peserta Belajar (STPB) dengan kualifikasi A1 sampai A10 yang dilegitimasi oleh Kanwil Jawa Barat berdasarkan keterangan dari M Harun, mantan pensiunan P&K yang saat itu juga mengatakan bahwa H Kasmin memang mengikuti program buta aksara, dan Harun menerangkan bahwa STPB A1-A10 setara dengan Paket A,” Papar Dana.

Namun, ketika pihaknya melakukan penelusuran lebih jauh hingga ke Kementerian terkait dengan program buta aksara, didapatilah keterangan bahwa A1-A10 disetarakan dengan kelas 2 SD, dan belum bisa disetarakan dengan STTB. Atas dasar itulah, kata Dana FK-MPPB kemudian berkonsultasi dengan tim advokat agar didampingi dalam memperkarakan dan menggugat masalah administrasi ini ke DKPP, Bawaslu dan KPU.

“Itu masalah administrasinya, tapi terkait dengan adanya unsur pidana maka kami bersama kawan-kawan dari tim advokat melaporkan kepada pihak Kepolisian,” Imbuhnya. (Nda)