Kinerja DPRD Kabupaten Tangerang Dinilai Masih Jauh dari Harapan

Kinerja DPRD Kabupaten Tangerang Dinilai Masih Jauh dari Harapan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kinerja DPRD Kabupaten Tangerang Dinilai Masih Jauh dari Harapan, Berita734

Kinerja DPRD Kabupaten Tangerang Dinilai Masih Jauh dari Harapan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kinerja DPRD Kabupaten Tangerang Dinilai Masih Jauh dari Harapan, 734, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kinerja DPRD Kabupaten Tangerang Dinilai Masih Jauh dari Harapan

Gedung DPRD Kabupaten Tangerang.
Gedung DPRD Kabupaten Tangerang.

TRUSTKOTACOM – Lembaga Independen Pengawasan Pelayanan Publik, menilai kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, hampir selama 5 Tahun dinilai masih jauh dari harapan rakyat.

“Masih jauh dari harapan rakyat. Sebagai lembaga wakil rakyat harusnya ada wujud  kebijakan-kebijakan yang benar-benar untuk kesejahateraan dan kepentingan rakyat,” kata Mohamad Jembar, Ketua Lembaga Independen Pengawasan Pelayanan Publik, Sabtu (02/11/2013).

Jembar menjelaskan, melalui kewenangannya DPRD harusnya mengeluarkan kebijakan-kebijakan atau produk peraturan bagi kepentingan masyarakat. Misalnya, kata Jembar, membuat peraturan daerah mengenai pendidikan, kesehatan, lapangan kerja serta peningkatan ekonomi masyarakat.

“Kenapa tidak DPRD membuat Peraturan Daerah (Perda) mengenai kesehatan gratis, sekolah gratis, penanggulangan pengangguran dan peningkatan ekonomi masyarakat,” tegas Jembar, yang juga Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) IR dari Dapil Banten.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh trustkota.com, selama lima tahun ini, tidak ada Perda inisiatif dari DPRD yang sudah diberlakukan untuk kepentingan masyarakat.

Adapun dua buah Perda insiatif DPRD yakni Corporate Social Responsibility (CSR) dan Diniyah hingga kini belum diberlakukan dan perlu penyempurnaan untuk menjadi sebuah aturan.

Untuk pembentukan satu Perda sendiri menghabiskan anggaran ratusan juta rupiah dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tangerang.

Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Amran Arifin, saat berusaha dikonfirmasi terkait penilaian kinerja DPRD tersebut, melalui telepon gengamnya, berkali-kali tidak menjawab.

Anggota Badan Legislasi (Banleg) DPRD Kabupaten Tangerang, Sapri yang berhasil dikonfirmasi membenarkan selama hampir lima tahun ini, ada dua Raperda yang sudah disahkan pihaknya menjadi Peraturan Daerah (Perda).

“Benar perda CSR dan Diniyah yang sudah disahkan. Tapi, dua perda tersebut belum diberlakukan karena menunggu  Peraturan Bupati (Perbup)-nya saja,” kata Sapri.

Sapri tidak menampik, Perda tersebut belum sempurna dan perlu mendapatkan pengkajian ulang baik Perda Diniyah maupun CSR. “Memang beberapa faktor dalam perda tersebut yang harus dipertimbangkan,” tambah politisi dari Partai PKS itu.

Sementara itu, Bupati Tangerang, Zaki Iskandar saat dikonfirmasi membenarkan harus adanya revisi dua perda inisiatif DPRD itu. “Ada beberapa pasal lagi diperbaiki. Perdanya mau di revisi lagi nanti,” terang Bupati. (Cun)