Ketua RT Gugat Lurah ke PTUN

Ketua RT Gugat Lurah ke PTUN, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Ketua RT Gugat Lurah ke PTUN, Berita950

Ketua RT Gugat Lurah ke PTUN, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Ketua RT Gugat Lurah ke PTUN, 950, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Ketua RT Gugat Lurah ke PTUN

Robert Hadidjaja, Ketua RT 04, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, yang dipecat oleh lurah setempat.
Robert Hadidjaja, Ketua RT 04, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, yang dipecat oleh lurah setempat.

TRUSTKOTACOM – Seorang mantan Ketua RT 04, Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang Robert Hadidjaja, menggugat lurah setempat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang. Gugatan itu dilakukan karena Robet menganggap, lurah setempat telah memecat dirinya tanpa dasar dan alasan yang jelas.

“Gugatanya sudah disampaikan ke PTUN, Serang, per tanggal 3 Mei 2013 lalu, dengan tuntutan meminta majelis hakim PTUN membatalkan surat keputusan Lurah Nomor : 149/01- tata pem/II/2013 tentang Pemberhentian RT 04/02 Kelurahan Kelapa Indah, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang,” ungkap Robert, Rabu (22/05/2013) malam.

Robert  selaku mantan ketua RT 04 yang tinggal di komplek elite Modern Land menyatakan, alasan pengajuan gugatannya ke PTUN, semata-mata karena aspirasi dari warga di lingkungan RT 04 serta untuk memenuhi rasa keadilan. Jabatannya sebagai Ketua RT dipilih langsung oleh warga sekitar secara demokrasi melalui pemilihan RT 13 Mei 2012 lalu yang kemudian dilantik oleh pejabat lurah pada Juli 2012.

“Mungkin ini dianggap persoalan kecil karena hanya terkait jabatan ketua RT. Namun, ada nilai yang harus diperjuangkan dalam hidup yakni kebenaran dan keadilan. Bagi saya ini perlakuan yang tidak adil karena saya dipecat dari ketua RT tanpa alasan dan dasar yang jelas,” tegas Robert.

Lebih lanjut Robert memaparkan, adanya persoalan pemecatan tersebut, bermula dari gejolak warga terkait adanya kebijakan ketua RW 02 yang menaikkan iuran bulanan, dan aspirasi tersebut sudah disampaikan ke ketua RT sebelum dirinya namun tidak digubris.

“Aspirasi itu tidak dihiraukan oleh ketua RT yang dulu. Ketika saya menjabat ketua RT, saya langsung sampaikan ke ketua RW, agar kebijakan tersebut dicabut. Anehnya setelah saya meminta kebijakan tersebut dicabut, saya tiba-tiba dipecat oleh lurah. Dalam hal ini, saya menduga ada kejanggalan,” cetusnya.

Sementara itu, kuasa hukum penggugat, Maju Simamora menegaskan, pemecatan yang dilakukan oleh lurah setempat tidak memiliki dasar hukum yang jelas. Jika mengacu pada Peraturan Daerah (Perda) Nomor 3 Tahun 2011 pasal 20 huruf F, tidak ada unsur yang memenuhi syarat pemecatan tersebut.

“Sesorang atau ketua RT yang dimaksud, hanya bisa diberhentikan jika terkena persoalan pidana atau kasus lainnya. Sementara klien saya Robert sama sekali tidak tersandung kasus apa pun yang bertentangan dengan Perda tersebut,” jelasnya. (cun)