Keputusan KPU Provinsi Banten Dinilai Timbulkan Kekacauan Hukum

Keputusan KPU Provinsi Banten Dinilai Timbulkan Kekacauan Hukum, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Keputusan KPU Provinsi Banten Dinilai Timbulkan Kekacauan Hukum, Berita322

Keputusan KPU Provinsi Banten Dinilai Timbulkan Kekacauan Hukum, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Keputusan KPU Provinsi Banten Dinilai Timbulkan Kekacauan Hukum, 322, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Keputusan KPU Provinsi Banten Dinilai Timbulkan Kekacauan Hukum

pilkada-kota

TRUSTKOTACOM – Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, selaku pelaksana tahapan Pemilukada Kota Tangerang 2013-2018, pasca putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilukada (DKPP), menetapkan Pasangan Arief-Sachrudin dan AMK-Gatot, dinilai menimbulkan kekacauan hukum pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Tangerang 2013-2018. Kekacauan hukum terjadi setelah KPU Banten, menetapkan pasangan calon Arief-Sachrudin menjadi calon walikota dan wakil walikota Tangerang.

“Bahwa akibat keputusan KPU Banten tersebut, telah menimbulkan kekacauan hukum dalam pelaksanaan Pemilukada KOta Tangerang 2013-2018. Dimana, Sdr. Sachrudin yang telah ditetapkan sebagai calon wakil walikota Tangerang ternyata masih menjabat sebagai Camat Pinang,” kata Iwan Kuswandi, Ketua Tim Pemenangan HMZ-Iskandar, Jumat (16/08/2013).

Menurut Iwan, mengacu pada ketentuan Pasal (1), (2), (3) dan (4), Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 diatur dengan tegas bahwa, Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang akan didaftarkan menjadi calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah wajib mengajukan surat pernyataan mengundurkan diri dari jabatannya, dibuat menurut contoh Model B 6 A-KWK, Lampiran III Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2005, sebagaimana perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negera.

“Kenyataannya terhitung sejak Sdr. Sachrudin ditetapkan sebagai calon wakil walikota Tangerang berdasarkan Keputusan KPU Banten, Nomor :082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, tanggal 11 Agustus 2013 tentang perubahan keputusan KPU Kota Tangerang Nomor : 62/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang¬† Tahun 2013-2018. Seharusnya ada Surat Keputusan pemberhentian Sdr Sachrudin dari jabatanya sebagai camat, yang ditertibkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Walikota Tangerang (Sdr. Wahidin Halim,” terang Iwan.

Lanjut Iwan, faktanya, surat keputusan pemberhentian Sdr. Sachrudin itu, tidak dapat ditertibkan oleh walikota Tangerang, mengingat Sdr. Sachrudin tidak pernah mengajukan surat pernyataan pengunduran diri rangkap 2 bermaterai yang diketahui oleh atasannya langsung dalam hal ini, Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tangerang, Dr. Harry Mulya Zein MSi. Masih kata Iwan, satu surat pernyataan dikembalikan kepada PNS yang bersangkutan setelah dibubuhi tandatangan Sekda sebagai atasannya langsungnya dan distempel dinas.

“Satu surat pernyataan lagi diteruskan kepada pejabat yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan melalui saluran hierarkhi, sebagai bahan penetapan keputusan pemberhentian dari jabatanya sebagai camat, seperti yang diatur dalam ketentuan pasal (2 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negera Nomor 10 Tahun 2005. Sebagai PNS, hukum mewajibkan Sdr. Sachrudin tunduk pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005,”ungkap Iwan.

Iwan menegaskan, jelas faktanya dan secara hukum Sdr. Sachrudin sampai hari ini masih menjabat sebagai Camat Pinang, yang juga sekaligus calon wakil walikota Tangerang 2013-2018.  Hal tersebut jelas jelas bertentangan dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 10 Tahun 2005 Tentang Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang mencalonkan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah  dan Undang-undang (UU) Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 43 Tahun 1999 dan UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, PP Nomor 9 tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS.

“KPU Banten harusnya cermat, teliti dan memperhatikan peraturan perundang-undangan dalam membuat keputusannya. KPU jangan memprtimbangkan dengan kacamata kuda, keputusan DKPP No. 83/DKPP-PKE-II/2013, No 84/DKPP-PKE-II/2013, tanggal 6 Agustus 2013, yang sesungguhnya kewenangan DKPP terbatas, hanya memeriksa dan memutuskan masalah etika Komisioner KPU Kota Tangerang. KPU Banten yang mengambil alih kewenangan KPU Kota harusnya mempertimbangkan peraturan perundang-undangan. Kami menduga adanya kolusi dan konspirasi, yang menghalalkan segala cara untuk menetapkan pasangan calon Arief-Sachrudin. Dalam persoalan ini, KPU Banten, yang paling bertangungjawab, atas penetapan pencalonan Arief-Sachrudin, yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Iwan.

Iwan meminta agar KPU Banten segera menindaklanjuti surat yang dilayangkannya dan segera membatalkan keputusan NOmor 082/Kpts/KPU.Prov-015/Tahun 2013, tanggal 11 Agustus 2013 Tentang Perubahan Terhadap Keputusan KPU KOta Tangerang Nomor : 62/Kpts/KPU-Kota Tng/015.436421/VII/2013 Tentang Penetapan Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Tangerang dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil walikota Tangerang Tahun 2013-2018, tanggal 11 Agustus 2013, untuk menghentikan kekacauan hukum di Pemilukada Kota Tangerang.

“Secara hukum dan peraturan perundang-undangan, proses penetapan pencalonan Arief-Sachrudin rentan dengan gugatan-gugatan hukum. Kalaupun Arief menang, bisa dengan mudah digugurkan melalui Mahkamah Konstitusi (MK) maupun di PTUN,” tambah Iwan.

Surat teguran terhadap KPU Banten itu juga ditujukan kepada Kejaksaan Tinggi (Kajati) Banten, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, Menteri Penertiban Aparatur Negara RI, Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan tembusan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, KPU RI, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI, Bawaslu Provinsi Banten, Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Tangerang dan Walikota Tangerang Wahidin Halim.

Dalam surat yang dilayangkan kepada KPU Banten itu, surat ditujukan kepada dua lembaga penegak hukum seperti Kajati dan KPK, karena adanya dugaan penggunaan fasilitas-fasilitas negara dan berpotensi menimbulkan kerugian negara, lantaran secara hukum Sachrudin masih menjabat sebagai camat. (ky)