Kemendagri Minta Pemprov Banten Kurangi Anggaran Hibah dan Bansos

Kemendagri Minta Pemprov Banten Kurangi Anggaran Hibah dan Bansos, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kemendagri Minta Pemprov Banten Kurangi Anggaran Hibah dan Bansos, Berita837

Kemendagri Minta Pemprov Banten Kurangi Anggaran Hibah dan Bansos, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kemendagri Minta Pemprov Banten Kurangi Anggaran Hibah dan Bansos, 837, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kemendagri Minta Pemprov Banten Kurangi Anggaran Hibah dan Bansos

Pusat-Pemerintahan-Provinsi-Banten

TRUSTKOTACOM-Pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten,  Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) minta Pemprov Banten mengurangi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial (bansos). Seperti diketahui, dalam Raperda APBD Banten 2014, belanja hibah dan bansos mencapai Rp 532,47 miliar,tidak termasuk hibah BOS.

Demikian antara lain hasil evaluasi Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi terhadap Raperda APBD 2014 yang telah disahkan oleh DPRD Banten. Mendagri melalu Surat Keputusan No 903-8059 Tahun 2013 tentang Evaluasi Raperda APBD 2014 dan Rapergub Tentang Penjabaran APBD 2014 tertanggal 30 Desember 2013, menjelaskan, total belanja hibah (uang maupun barang) dan bansos mencapai Rp633,73 miliar atau 8,59 persen dari total belanja daerah. Padahal, alokasi anggaran untuk urusan wajib justru sangat kecil dibawah 1 persen.

Dalam SK Mendagri tersebut diungkapkan, belanja hibah uang di luar dana BOS mencapai Rp348,69 miliar, belanja hibah barang/jasa mencapai Rp88,55 miliar, yang tersebar pada sejumlah SKPD yakni Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Setda, Distamben, dan Distanak. Sementara untuk bansos berupa uang senilai Rp91 miliar pada DPPKD, dan bansos berupa barang dan jasa senilai Rp4,23 miliar pada Dinsos dan BPBD.

Sedangkan alokasi untuk urusan wajib daerah sangat kecil yakni urusan pemberdayaan masyarakat dan desa Rp4,95 miliar, urusan komunikasi dan nformatika Rp8,17 miliar, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Rp13,87 miliar, urusan ketahanan pangan Rp16,34 miliar, urusan penanaman modal daerah Rp17,14 miliar, urusan kepemudaan dan keolahragaan Rp17,77 miliar dan urusan lingkungan hidup Rp19,35 miliar.

Dalam evaluasinya Mendagri menyampaikan, belanja hibah dan barang tersebut harus memedomani PP No 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah dan Permendagri No 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No 39 Tahun 2012.

Selain itu, Mendagri juga menyampaikan terhadap terjadinya penambahan jumlah alokasi anggaran hibah berupa uang yang tercantum dalam KUA-PPAS dengan alokasi anggaran yang tercantum dalam Raperda APBD 2014 senilai Rp27,66 miliar harus diproses lebih lanjut sesuai kriteria pemberian hibah serta telah dievaluasi oleh SKPD terkait dan pertimbangan TAPD sebagai dasar pencantuman alokasi anggaran dalam APBD 2014.

Selain soal hibah dan bansos, Mendagri meminta sejumlah alokasi anggaran untuk ditinjau kembali pada sejumlah kegiatan untuk efektifitas dan efisiensi anggaran.

Terhadap hasil evaluasi Mendagri ini, Badan Anggaran (Banang) DPRD Banten dan TAPD telah melakukan rapat pada Kamis (2/1) lalu di ruang GSG DPRD Banten.

Asda III Pemprov Banten M Yanuar saat dikonfirmasi terkait dengan sejumlah evaluasi tersebut menyampaikan TAPD masih akan melakukan pembahasan dengan Banang.

“Tapi intinya evaluasi Mendagri itu akan kami perhatikan dan secara resmi kami akan menyampaikan jawaban secara tertulis,” ungkapnya, Jumat (3/1). Ia menyatakan, sejumlah evaluasi Mendagri, seperti anggaran dan belanja dan sebagainya, merupakan hal yang normatif dan poin-poin penjelasan akan segera disampaikan.

Ia menyatakan, setelah dievaluasi Mendagri, APBD Banten 2014 sudah bisa dilaksanakan. Terkait kepastian APBD bisa dlaksanakan, Yanuar menyatakan, kendala pada penetapan SK Gubernur soal Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) maupun Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK). Pasalnya, penetapan SK termasuk wewenang gubernur yang bisa dilimpahkan ke wakil gubernur. “Sampai saat ini, pemprov belum bisa bertemu gubernur, terkait dengan pelimpahan kewenangan tersebut,” jelasnya. (teg/mb)