Kebijakan Pemerintah Pusat Belum Sejahterakan Masyarakat di Pedesaan

Kebijakan Pemerintah Pusat Belum Sejahterakan Masyarakat di Pedesaan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kebijakan Pemerintah Pusat Belum Sejahterakan Masyarakat di Pedesaan, Berita473

Kebijakan Pemerintah Pusat Belum Sejahterakan Masyarakat di Pedesaan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kebijakan Pemerintah Pusat Belum Sejahterakan Masyarakat di Pedesaan, 473, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kebijakan Pemerintah Pusat Belum Sejahterakan Masyarakat di Pedesaan

Rakercab III Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang, di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa, Selasa (10/12/2013).
Rakercab III Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang, di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa, Selasa (10/12/2013).

TRUSTKOTACOM – Berbagai kebijakan yang digulirkan Pemerintah Pusat untuk Desa, hingga saat ini belum bisa mensejahterakan masyarakat di pedesaan. Sedangkan, Rancangan Undan-undang (RUU) tentang pemerintahan Desa yang diharapkan mampu mengakomodir segala keperluan desa ternyata sampai saat ini masih menimbulkan polemik.

Hal tersebut menjadi pembahasan Rakercab III Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Tangerang, Selasa (10/12/2013) di Gedung Serba Guna (GSG) Tigaraksa.

Selain mengumpulkan masukan terkait RUU tentang pemerintahan Desa untuk disampaikan kepada pemerintah pusat, dalam kegiatan itu juga dibahas program kerja Apdesi Kabupaten Tangerang, diantaranya perencanaan pembangunan APBD 2014 dipertengahan tahun, asuransi bagi Kepala Desa dan purnabakti Kepala Desa.

Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang Surta Wijaya mengatakan, untuk program kedepan Apdesi meminta kepada Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar, agar menyiapkan pagu anggaran sebesar Rp 1 miliar untuk satu Desa.

“Tujuan anggaran tersebut untuk membenahin jalan-jalan setapak dan kita juga butuh gedung-gedung Posyandu yang belum ada di desa-desa dan uang intensif untuk RT dan RW,” kata Ketua Apdesi Kabupaten Tangerang, Surta Wijaya, Selasa (10/12/2013)

Sementara itu, Anggota DPR RI Komisi IX Irgan Chairul Mahfiz,  yang juga hadir dalam Rakercab tersebut mengatakan, perangkat desa merupakan ujung tombak pemerintah di sebuah wilayah jadi yang mereka minta sangat lah wajar.

“Rp 1 miliar sangatlah wajar melihat keinginan mereka yang ingin membangun desanya masing-masing. Saya akan salurkan ke pusat agar anggaran tahun ini mudah-mudahan bisa lolos,” kata Irgan . (cun)