Kadisdukcapil Dipanggil Dewan Terkait Dugaan Pungli e-KTP

Kadisdukcapil Dipanggil Dewan Terkait Dugaan Pungli e-KTP, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kadisdukcapil Dipanggil Dewan Terkait Dugaan Pungli e-KTP, Berita660

Kadisdukcapil Dipanggil Dewan Terkait Dugaan Pungli e-KTP, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kadisdukcapil Dipanggil Dewan Terkait Dugaan Pungli e-KTP, 660, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kadisdukcapil Dipanggil Dewan Terkait Dugaan Pungli e-KTP

ilustrasi
ilustrasi

TRUSTKOTACOM – Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Pandeglang, Tubagus Saprudin mengaku sudah menegur camat dan kepala desa yang diduga melakukan pungutan dalam proses pendistribusian e-KTP.

Menurut pejabat yang biasa disapa Apang ini, pihaknya tidak pernah mengintruksikan kepada bawahannya maupun camat dan lainnya untuk memungut biaya dalam pendistribusian e-KTP. Hal itu disampaikan Apang saat hearing antara Disdukcapil dengan Komisi I DPRD Pandeglang, Kamis (21/02/2013).

Rapat yang dipimpin Wakil Ketua Komisi I, Endjat Djantika itu dihadiri sejumlah anggota Komisi I lainnya serta Kepala Disdukcapil, Tubagus Saprudin dan stafnya. “Asisten Daerah sudah menegur camat dan kepala desa atau lurah, dan seharusnya tidak ada pungutan,” ucap Apang.

Lanjut dia, jumlah e-KTP yang sudah siap didistribusikan mencapai 365 ribu buah. e-KTP itu langsung dikirimkan ke setiap kecamatan dan oleh kecamatan didistribusikan ke kelurahan atau desa dan kemudian ke tingkat terendah yakni RT. Disdukcapil, ujarnya, tidak pernah menerima e-KTP. Pihaknya hanya menerima rekapan soft copy dari Kemendagri. “e-KTP itu langsung ke kecamatan bukan ke Disdukcapil. Untuk pengambilannya pemilik KTP harus menyerahkan KTP lamanya,” tambahnya.

Sementara anggota Komisi I, Muhadi mengatakan, harus dicari solusi terkait adanya pungutan yang dilakukan oleh RT atau desa. Apalagi jarak tempuh dari rumah warga ke kantor desa atau kelurahan dan kecamatan cukup jauh.

Anggota Komisi I lainnya, Maman Lukman menambahkan, pihaknya mendapat informasi bahwa ada warga yang tidak memiliki KTP lama diharuskan membuat surat pernyataan dengan harga Rp15.000. Kata Maman, disinyalir pembuatan surat pernyataan itu merupakan akal-akalan dari desa atau RT. “Ini harus diluruskan dan dicari pangkal permasalahannya,” tegas Maman. (yar)