Kabareskrim Buwas Dicopot, NCID Tuding Jokowi-JK Lebih Otoriter dari Orba

Kabareskrim Buwas Dicopot, NCID Tuding Jokowi-JK Lebih Otoriter dari Orba, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kabareskrim Buwas Dicopot, NCID Tuding Jokowi-JK Lebih Otoriter dari Orba, Berita310

Kabareskrim Buwas Dicopot, NCID Tuding Jokowi-JK Lebih Otoriter dari Orba, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kabareskrim Buwas Dicopot, NCID Tuding Jokowi-JK Lebih Otoriter dari Orba, 310, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Kabareskrim Buwas Dicopot, NCID Tuding Jokowi-JK Lebih Otoriter dari Orba

PhotoEditor1441318245129

JAKARTA TRUSTKOTA – Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman mengatakan, adanya isu yang menyebutkan ada kepentingan besar di balik pencopotan Komjen Pol. Budi Waseso (Buwas) dari jabatan Kabareskrim Polri patut dipertanyakan.

Pasalnya, sepak terjang Buwas sudah terbukti mengembalikan nama baik Polri, namun akibat dari keberaniannya dalam mengusut dugaan kasus Korupsi harus berakhir dengan pencopotan dari jabatannya sebagai Kabareskrim Polri.

“Kalau semua aparat berani harus dicopot dari jabatannya karena menegakkan hukum, mau sampai kapan korupsi terus merajalela di Indonesia. Bahkan menurut kabar yang beredar pencopotan Buwas terkait dengan pengusutan korupsi yang melibatkan perusahaan Wapres Jusuf Kalla di Pelindo II, tentunya hal ini tidak dapat dibiarkan, karena secara tidak langsung Wapres Jusuf Kalla sudah mengintervensi proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oelh Polri”, tegas Jajat.

Menurut Jajat, ini merupakan bukti kuat bahwa pemerintahan Jokowi-JK dengan kekuasaanya dapat melakukan apapun yang diinginkan, termasuk mengintervensi penegakan hukum yang berlaku. Jika hal ini dibiarkan terus menerus, lanjut Jajat, apa bedanya Jokowi-JK dengan penguasa otoriter, bahkan lebih otoriter dari rezim Orba.

“Dulu saat pimpinan KPK Abraham Samad ditetapkan sebagai tersangka, Wapres Jusuf Kalla dengan entengnya mengatakan harus menghormati sebuah proses hukum. Sebaliknya, apa yang dilakukan JK dengan mengintervensi tugas yang sedang dilakukan Polri terkait dugaan kasus korupsi di Pelindo II justru tidak menghormati suatu proses hukum, pertanyaannya adalah ada apa di balik intervensi JK?” Tutup Jajat.(rls/cun/joe)

HipnoGasm 250 x 250

Berita Terkait