Jembatan di Lebak Ambruk, Bupati,Plt Gubernur dan Menteri Akan Digugat

Jembatan di Lebak Ambruk, Bupati,Plt Gubernur dan Menteri Akan Digugat, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Jembatan di Lebak Ambruk, Bupati,Plt Gubernur dan Menteri Akan Digugat, Berita275

Jembatan di Lebak Ambruk, Bupati,Plt Gubernur dan Menteri Akan Digugat, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Jembatan di Lebak Ambruk, Bupati,Plt Gubernur dan Menteri Akan Digugat, 275, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Jembatan di Lebak Ambruk, Bupati,Plt Gubernur dan Menteri Akan Digugat

TrustKota.com
TrustKota.com

LEBAK,TRUSTKOTA – Putusnya jembatan gantung penghubung Desa Tambak, Kecamatan Cimarga dan jembatan di Desa Pajagan, Kecamatan Sajira Kabupaten Lebak, berbuntut gugatan kepada Bupati dan Plt Gubernur Banten Rano Karno. Seperti kita ketahui putusnya jembatan tersebut membuat 44 murid SD yang melintas di jembatan berjatuhan ke kali Ciberang yang tingginya mencalapai 30 meter.

Abdul Hamim Jauzie, juru bicara  Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Keadilan, yang juga Ketua LBH  membenarkan bahwa pihaknya akan melakukan gugatan Citizen Lawsuit kepada bupati Lebak, Hj Iti Octavia Jayabaya sebagai tergugat I, dan Plt Gubernur Banten H Rano Karno sebagai tergugat II, serta Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Marwan Ja’far sebagai tergugat III.

“Gugatan yang diajukan bukanlah class action, melainkan gugatan Citizen Lawsuit ke Pengadilan Negeri Rangkasbitung, sebagai gugatan warga negara,” terangnya.

Katanya, LBH keadilan adalah sebagai lembaga yang salah satu kegiatannya melakukan advokasi kebijakan publik dan berpartisipasi dalam pembangunan.

LBH menilai Gubernur dan menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal, karena mereka melakukan perbuatan melanggar hukum secara berbeda, sehinga gugatan yang dilakukan pun berbeda kepada masing masing pejabat negara itu.

“Bupati jelas salah, karena tidak menyetujui anggaran perbaikan sejak jembatan itu dibangun dan ucapannya di media massa juga menyakiti hati rakyat,” tegasnya kepada wartawan melalui telepon, Rabu (18/3/2015)

Masih katanya, sebagai lembaga yang bertujuan memperjuangkan hak persamaan dalam hukum (equality before the law) bagi masyarakat miskin, termarjinalkan dan buta hukum dalam menuntut haknya.

Selain itu, LBH Keadilan juga mendesak kepada bupati Lebak, Hj Iti Octavia Jayabaya untuk meminta maaf, karena dalam pernyataanya yang dikutip dari sejumlah media online terkesan menyalahkan anak anak, terkait putusnya jembatan Kampung Sindai.

“Kami minta para tergugat meminta maaf di sejumlah media massa selama 7 hari berturut turut,” pintanya.

LBH keadilan yang bermarkas di Jl. Vila Pamulang Blok CG-1 No. 5 Pondok Benda, Pamulang, Tangerang Selatan ini, juga meminta kepada pemerintah daerah segera melakukan perbaikan jembatan segera 7 hari sejak putusnya jembatan itu, serta mendata dan memperbaiki jembatan lain yang berpotensi putus di Kabupaten Lebak.

Sekretaris daerah (sekda) Lebak Ir H Dede Jaelani menjelaskan, bupati Lebak, Hj Iti Octavia Jayabaya justru bertindak cepat membantu warga yang mengalami musibah jembatan putus.

Menurut Dede, pada hari kejadian putusnya  jembatan Kampung Sindai, saat itu juga buptai langsung memerintahkan Sekda dan dinas Bina Marga Lebak memberikan bantuan untuk perbaikan jembatan dan membawa korban ke rumah sakit, serta memberikan bantuan perahu karet untuk alat trasportasi warga.

Terkait tidak adanya pengalokasian anggaran dari pemerintah daerah untuk perbaikan jembatan Kp Sindai yang menghubungkan Desa Pajagan, Kecamatan Sajira dengan Desa Tambak, Kecamatan Cimarga, karena wilayah itu masuk dalam areal rendaman Waduk Karian yang rencanaya akan mulai dibangun tahun 2017 mendatang. (Riz/Red)