Ibu Kota Pindah, Muhlis : Banten Jangan Kehilangan Momentum

Ibu Kota Pindah, Muhlis : Banten Jangan Kehilangan Momentum, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Ibu Kota Pindah, Muhlis : Banten Jangan Kehilangan Momentum, Berita406

Mukhlis politisi PDIP Banten.
Mukhlis politisi PDIP Banten.

TRUST BANTEN- Pindahnya Ibu Kota yang dicanangkan Presiden Jokowi mendapat sambutan dari Anggota DPRD Banten.

“Kami sangat apresiasi sekaligus mendukung atas pengumuman keputusan pemerintah memindahkan Ibukota ke Kalimantan Timur. Dan Banten jangan sampai kehilangan momentum atas dampaknya,” ujar Muhlis, Ketua Fraksi DPRD Kabupaten Tangerang kepada trustkota.com, Senin (23/9/2019).

Terang Muhlis, pemindahan Ibukota memiliki dampak positif dan peluang bagi Provinsi Banten. “Melihat kondisi di wilayah administratif Provinsi Banten. Tidak menutup kemungkinan terdapat implikasi baik langsung maupun tidak langsung, terutama yang berbatasan dengan pemerintah Provinsi  Jakarta, seperti  wilayah kota Tangerang, Kabupaten Tangerang dan Kota Tangerang selatan,” tukasnya.

Kata Muhlis, terkait dengan hal itu, maka, next step tentu masuk pada tahap persiapan seperti tahap mematangkan regulasi (payung hukum) sebagai landasan atas pelaksanaan  pemindahan ibu kota negara tersebut.

Mengingat hal itu lanjut Muhlis, pembahasan undang-undang soal pemindahan ibu kota tersebut tidak hanya terkait dengan pemerintahan satu sektor saja. Melainkan lintas sektor, maka tentu Pemerintah dan DPR akan  menyiapkan penyesuaian/perbaikan/revisi beberapa paket undang-undang atau dapat juga membentuk beberapa paket regulasi baru.

“Terutama terhadap  efektifitas Badan Kerja Sama Pembangunan Jabodetabekjur, ” tegasnya.

Berdasarkan hasil kajian,  setidaknya ada beberapa  undang-undang yang rencananya akan direvisi, seperti  UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia, UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah dan lain-lain..

“Maka saya mengingatkan agar Provinsi Banten, jangan terlambat, jangan sampai kehilangan momentum dan peluang,” katanya.

Muhlis memandang perlu segera mulai melakukan kajian, terkait apa saja dampak positif sekaligus peluang dari perpindahan ibu kota tersebut bagi kepentingan strategis Provinsi Banten dari perspektif lintas sektor.  Baik itu ekonomi, sosial, budaya,  keamanan, perdagangan, jasa, keuangan, dan lain-lain..

“Sehingga misalnya, apakah kemudian perlu juga melakukan revisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Provinsi Banten secara terbatas,” katanya.

Revisi tersebut dapat dilakukan sepanjang telah dilakukan kajian holistik dan komprehensif.

UU No. 23 Tahun 2000 ini usianya sudah 19 tahun, semula Kabupaten/Kota nya hanya 6 (enam) sekarang sudah 8 (delapan).

“Hal ini kami sampaikan guna memperkuat peran  kedaulatan politik, kemandirian ekonomi, dan kepribadian budaya provinsi banten dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia,” pungkas Muhlis. (joe/red)

www.trustkota.com
www.trustkota.com