Ibnu Jandi : KPU Banten Diduga Lakukan Kebohongan Publik

Ibnu Jandi : KPU Banten Diduga Lakukan Kebohongan Publik, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Ibnu Jandi : KPU Banten Diduga Lakukan Kebohongan Publik, Berita322

Ibnu Jandi : KPU Banten Diduga Lakukan Kebohongan Publik, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Ibnu Jandi : KPU Banten Diduga Lakukan Kebohongan Publik, 322, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Ibnu Jandi : KPU Banten Diduga Lakukan Kebohongan Publik

pilkada kota

TRUSTKOTACOM – Ketua DPC Partai Hanura Kota Tangerang, H. Edy Mahfudin mengaku, bahwasanya hingga saat ini pihaknya belum pernah diklarifikasi secara faktual, oleh KPU Provinsi Banten, soal Pasangan Calon (Paslon) walikota/wakil walikota Tangerang yang di usung.

“Kalau klarifikasi ke kami, sejauh ini belum ada. Tapi saya tidak tahu juga apakah mereka klarifikasi langsung ke pusat atau bagaimana,” kata Edy Mahfudin, saat dihubungi melalui telepon selulernya, Kamis (07/11/2013).

Menurutnya, hingga saat ini pihaknya masih tetap mengawal dan mengamankan SK DPP Partai Hanura, yang mengusung Paslon nomor urut 1, Harry Mulya Zein (HMZ)-Iskandar.

“Dukungan kami masih sesuai dengan SK DPP yang terakhir,” tukasnya.

Terpisah, Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP) Ibnu Jandi mengatakan, tidak dilaksanakannya perintah Mahkamah Konstitusi (MK), oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, soal verifikasi faktual dukungan partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) terhadap Pasangan Calon (Paslon) Walikota / Wakil Walikota Tangerang nomor urut 1, HMZ-Iskandar dan pasangan nomor urut 4, AMK-Gatot, diduga cacat hukum.

Pasalnya, hal tersebut tidak sebagaimana mestinya berdasarkan pendekatan hukum, UU no 32 tahun 2004 jo UU NO 12 TH 2008-PP no 6 tahun 2005 jo P no 49 tahun 2008-PER-KPU no 9 tahun 2012, dipastikan cacat hukum.

“Jika KPU Banten melakukan verifikasi ulang tidak melakukan verifikasi faktual tehadap sejumlah Parpol Pengusung, maka KPU Banten, abay terhadap peraturan dan perundang-undangan. Dan jika didapati dan ditemukan ada sejumlah Parpol pengusung yang tidak cukup 15% dukungan Parpol, maka itu artinya bisa dikatakan ada peserta Pilkada 2013 yang tidak cukup dukungan 15% tetapi tetap menjadi peserta, akibat keputusan DKPP yang cacat hukum tetap dilaksanakan oleh KPU Banten,” urainya.

Jandi menambahkan, jika rangkaian proses itu dipastikan cacat hukum, maka sejatinya KPU Provinsi Banten diduga melakukan kebohongan publik.

“Jika hal yang melanggar hukum itu benar, maka komisioner KPU Banten dapat dipidanakan,” tukasnya.

Sementara, hingga berita ini dilansir, Ketua KPU Provinsi Banten, Agus Supriyatna, saat dikonfirmasi www.trustkota.com, melalui BlackBerry Mesenger (BBM) tidak menjawab. Begitupun saat dihubungi melalui telepon selulernya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK), Kamis (07/11/2013) pagi, kembali menggelar persidangan sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kota Tangerang.

Dalam persidangan itu, KPU Banten membacakan hasil klarifikasi dukungan partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)  yang merupakan perintah MK dalam persidangan sebelumnya.

Dalam klarifikasinya KPU Banten menyatakan bahwa, verifikasi administrasi dukungan Parpol Hanura kepada paslon nomor urut 4, AMK-Gatot dinyatakan memenuhi persyaratan. Sementara,  dukungan untuk paslon nomor urut 1, Harry Mulya Zein (HMZ)-Iskandar dinyatakan tidak memenuhi persyaratan.

Hal tersebut menuai protes dari kedua kuasa hukum paslon nomor urut 1 Harry Mulya Zein (HMZ)-Iskandar serta nomor urut 2 Abdul Syukur-Hilmi Fuad.

Menurut mereka, KPU Banten tidak melakukan verifikasi faktual atas dukungan partai Hanura kepada dua paslon walikota / wakil walikota nomor urut 1, Harry Mulya Zein (HMZ)-Iskandar dan nomor urut 4, Ahmad Marju Kodri (AMK)-Gatot Suprijanto.

Mereka juga mengatakan apa yang dilakukan KPU Banten, dengan tidak melakukan verifikasi faktual, merupakan preseden buruk.

Bahkan, kuasa hukum HMZ- Iskandar, Gayuh Arya Hardika mengatakan, bahwa pihaknya sudah mengirim surat keberatan terkait hal tersebut. pasalnya, dukungan Hanura berdasarkan surat keputusan DPP jatuh kepada paslon nomor urut 1, HMZ-Iskandar.

Persidangan yang diketuai Hamdan Zoulva itu,  akhirnya memerintahkan KPU Banten untuk menghadirkan pengurus partai Hanura dalam persidangan selanjutnya yang akan digelar pada, Senin 11 November 2013. (ges)