Hak Jawab

Hak Jawab, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Hak Jawab, Berita131

Hak Jawab, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Hak Jawab, 131, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Hak Jawab

Hak Jawab, Tuntutan Pernyataan Kekeliruan, dan Tuntutan Permohonan  Maaf dari Trustkota.com
Dengan hormat,
Saya Kompol Drs. Dodid Prastowo S, S.Kom (Kapolsek Tigaraksa) dengan ini mengajukan hak jawab atas pemberitaan di media online yang saudara pimpin.
Adapun duduk perkara yang mendasari hak jawab adalah sebagai berikut:
1. Berita yang dimaksud berjudul: “Waduh, Pelaku Sodomi Di Tigaraksa
Dibebaskan Setelah Musyawarah?” yang ditayangkan pada hari Selasa,
16 Januari 2018 (jam tidak tercantum) dengan tautan sbb:
(http://www.trustkota.com/waduh-pelaku-sodomi-di-tigaraksa-dibebaskan-setelah-musyawarah). Berita itu diberi kode penulis/wartawan/redaktur (Gie).
2. Menurut saudara Anggy Muda, Kode (Gie) pada berita tersebut merujuk
kepada dirinya selaku wartawan atau bagian dari Trustkota.com yang dalam boks redaksi Trustkota.com tertulis sebagai Pimpinan Perusahaan.
3. Perlu saya sampaikan, berita itu sangat merugikan nama baik saya dan nama baik institusi saya karena dalam berita itu tertulis “Ironisnya kasus itu sendiri dirhentikan, dengan surat pernyataan damai yang dilakukan kedua belah pihak di Polsek Tigaraksa”.
4. Bahwa pada judul berita diakhir dengan tanda tanya (?) yang menandakan bahwa itu kalimat pertanyaan bukan pernyataan. Namun, idealnya, penulisan berita adalah memberikan informasi bukan melempar pertanyaan.
5. Selain itu, penulisan tanda tanya (?) pada akhir judul juga tidak sesuai dengan isi berita. Sebab, pada paragraf pertama naskah berita itu tertulis
“Kasus Sodomi di Kabupaten Tangerang kian memprihatikan, setelah beberapa waktu lalu masyarakat dikejutkan dengan aksi Babeh sang predator anak, kali ini terjadi di Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa dikejutkan dengan ulah RM (14) yang diduga melakukan sodomi terhadap WU (5), yang masih memiliki
hubungan saudara dengan pelaku”.
6. Kata “diduga” sengaja saya tebalkan karena sebelumnya dalam berita itu tidak terdapat kata “diduga”.
Saat saya membaca dan mengambil cuplikan layar (screenshot) pada hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 pukul 09.29 WIB (Lampiran 1), paragraf pertama pada berita itu tertulis “Kasus Sodomi di Kabupaten Tangerang kian memprihatikan, setelah beberapa waktu lalu masyarakat dikejutkan dengan aksi Babeh sang predator anak, kali ini terjadi di Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa dikejutkan dengan ulah RM (14) yang melakukan sodomi terhadap WU (5), yang masih memiliki hubungan saudara dengan pelaku”. Tidak ada kata “diduga” pada paragraf pertama berita itu.
7. Namun saat saya membaca kembali berita itu pada hari Selasa tanggal 16
Januari 2018 pukul 18.09 WIB (Lampiran 2) berita itu saya duga sudah mengalami penyuntingan dengan menambahkan kata “diduga”.
8. Penyuntingan berita boleh saja dilakukan namun tentunya harus sesuai dengan aturan yang berlaku salah satunya denganmemberitahukan bahwa berita itu telah disunting disertai waktu dan alasannya. Namun pada berita yang saya duga telah disunting itu tidak ada keterangan atau pemberitahuan penyuntingan.
 Hal ini bertentangan dengan Pedoman Media Siber Dewan Pers Nomor 4 huruf c yang berbunyi “Di setiap berita ralat, koreksi, dan hak jawab wajib dicantumkan waktu pemuatan ralat, koreksi, dan atau hak jawab tersebut”.
9. Tidak adanya pemberitahuan penyuntingan berita selain  bertentangan dengan Pedoman Media Siber juga patut diduga untuk menghilangkan barang bukti. Padahal, jejak digital tetap bisa ditelusuri. Saya sendiri yang menduga berita yang dimaksud telah mengalami penyuntingan menduga motif penyuntingan adalah untuk mengubah persepsi dan menghilangkan barang bukti.
10.Perlu saya jelaskan, pada hari Senin tanggal 15 Januari 2018 sekitar sore hari saya mendapat telepon dari Sdr. Anggy Muda. Yang bersangkutan
menyampaikan atau menanyakan bahwa telah terjadi kasus sodomi di Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa. Saya sempat bertanya kepada Sdr. Anggy Muda dari mana Sdr. Anggy Muda mendapat informasi itu. Kemudian Sdr. Anggy Muda mengatakan mendapat informasi itu dari warga. kemudian saya menjelaskan bahwa tidak ada kasus sodomi yang ada hanya kesalahpahaman yang sudah diselesaikan secara musyawarah.
Hal ini sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Padal 3 yang berbunyi “Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah”.
11.Berita itu tidak hanya merugikan saya dan institusi saya, namun juga
membuat resah dan merugikan keluarga dan anak yang diduga pelaku serta keluarga dan anak yang diduga korban dan masyarakat. Karena kasus
kekerasan seksual kepada anak saat ini sedang menjadi atensi khusus baik di level daerah maupun pusat.
Apalagi, baik yang diduga pelaku maupun yang diduga korban sama-sama masih di bawah umur. Apa hanya karena ingin menyajikan berita heboh harus mengabaikan hak-hak anak? Hal ini tidak sejalan dengan KEJ Pasal 2 yang menyatakan “Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik” yang salah dua tafsirannya adalah menghormati hak privasi orang lain dan menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya.
12.Pada bagian akhir berita itu tertulis “Informasi yang dihimpun Trustkota,
RM (14) diamankan warga setelah kepergok mencabuli WU (5) yang tak lain keponakannya sendiri. Alhasil, pelaku dibawah ke kantor Desa Sodong, Kecamatan Tigaraksa dan diamankan anggota Binamas Polsek Tigaraksa ke kantor polisi”. Dari mana Trustkota.com menghimpun informasi itu? Jika Trustkota.com tidak bersedia memberitahukan sumber informasi, maka tanggung jawab atas informasi itu ada pada Trustkota.com.
13.Berita itu sudah dilihat 2193 viewer per hari Selasa tanggal 16 Januari 2018 pukul 18.09 WIB. Dengan jumlah yang cukup banyak itu, kami khawatir akan menimbulkan resistensi di masyarakat apalagi, dalam berita itu, inisial anakyang diduga pelaku dan anak yang diduga korban disebutkan serta lokasi disebutkan dengan cukup jelas.
14.Tidak hanya itu, berita itu pun memuat foto kedua belah pihak namun dengan keterangan foto yang tendensius dan jauh dari asas praduga tidak bersalah yaitu “Pihak keluarga pelaku dan korban saat melakukan musyawarah di
Mapolsek Tigaraksa”. Foto itu memang kami berikan kepada Sdr. Anggy Muda
karena tidak ada kasus sodomi. Keterangan foto (caption) yang dituliskan justru merugikan Polsek Tigaraksa karena saat memberikan foto itu sudah dijelaskan bahwa tidak ada kasus sodomi dan kesalahpahaman diselesaikan dengan musyawarah namun keterangan di foto itu justru sebaliknya.
15.Saya berpendapat dan menduga, cara wartawan yang bersangkutan dalam mencari berita tidak profesional dan dengan itikad buruk karena menyajikan berita yang tidak komprehensif yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Hal ini tentu bertentangan dengan KEJ Padal 1 yang berbunyi “Wartawan
Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk” yang salah satu tafsirannya adalah: akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
16.Bila memang Sdr. Anggy Muda merasa kesulitan melakukan verifikasi berita, seharusnya Sdr. Anggy Muda juga menuliskan bahwa berita yang dirilis masih memerlukan verifikasi sesuai dengan Pedoman Media Siber angka 2 poin 4) yang berbunyi “Media memberikan penjelasan kepada pembaca bahwa berita tersebut masih memerlukan verifikasi lebih lanjut yang diupayakan dalam waktu secepatnya.
Penjelasan dimuat pada bagian akhir dari berita yang sama, di dalam kurung dan menggunakan huruf miring”.
17.Sebagai orang awam dalam dunia jurnalistik, saya masih bingung apakah Sdr. Anggy Muda yang di boks redaksi Trustkota.com tertulis sebagai Pimpinan Perusahaan juga bisa merangkap tugas sebagai wartawan dalam artian mencari dan menulis berita?
18.Oleh karena Sdr. Anggy Muda yang menulis berita, maka saya juga akan
memosisikan Sdr. Anggy Muda selain sebagai Pimpinan Perusahaan juga
sebagai wartawan dan/atau redaktur/editor Trustkota.com. Berdasarkan data di situs dewanpers.or.id per tanggal 16 Januari 2018, tidak muncul Sdr. Anggy Muda di daftar wartawan yang sudah memiliki sertifikat
kompetensi wartawan baik muda, madya, mau pun utama.
19.Apabila benar bahwa nama Sdr. Anggy Muda tidak/belum memiliki
sertifikat kompetensi, maka hal itu tidak sesuai dengan Peraturan Dewan
Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan.
Sebab berdasarkan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010
Tentang Standar Kompetensi Wartawan, Sdr. Anggy Muda sebagai
wartawan (penulis berita) seharusnya sudah mengantongi sertifikat
kompetensi tingkat muda, bila sebagai redaktur/editor seharusnya memiliki
sertifikat kompetensi tingkat madya, dan bila selaku pemimpin redaksi
seharusnya memiliki sertifikat kompetensi tingkat utama.
Dengan demikian, sebagai pimpinan perusahaan, Sdr. Anggy Muda mungkin kompeten namun sebagai wartawan (penulis berita), Sdr. Anggy Muda tidak atau belum kompeten.
20.Di situs trustkota.com, tidak mencantumkan Peraturan Dewan Pers tentang Pedoman Media Siber. Hal itu tidak sesuai dengan poin 8 Pedoman
Media Siber yang berbunyi “Media siber wajib mencantumkan Pedoman
Pemberitaan Media Siber ini di medianya secara terang dan jelas”.
Atas uraian di atas, dengan ini saya menyatakan hal-hal sebagai berikut:
1. Pemberitaan di media trustkota.com dengan judul “Waduh, Pelaku Sodomi Di Tigaraksa Dibebaskan Setelah Musyawarah?” yang ditayangkan pada
hari Selasa, 16 Januari 2018 (jam tidak tercantum) dengan tautan sbb:
(http://www.trustkota.com/waduh-pelaku-sodomi-di-tigaraksa-dibebaskan-setelah-musyawarah) tidak sesuai fakta sehingga berita ini sesat dan menyesatkan dan membuat resah masyarakat.
2. Pemberitaan di media trustkota.com dengan judul “Waduh, Pelaku Sodomi Di Tigaraksa Dibebaskan Setelah Musyawarah?” yang ditayangkan pada hari Selasa, 16 Januari 2018 (jam tidak tercantum) dengan tautan sbb:
(http://www.trustkota.com/waduh-pelaku-sodomi-di-tigaraksa-dibebaskan-setelah-musyawarah) tidak sesuai dengan Peraturan Dewan Pers Nomor 1/Peraturan-DP/II/2010 Tentang Standar Kompetensi Wartawan karena baik pemimpin redaksi trustkota.com dan wartawan yang menulis berita itu belum memiliki sertifikat kompetensi dari Dewan Pers.
3. Pernyataan saya yang berbunyi “Iya keluarga korban tidak menuntut dan
kedua belah pihak sepakat untuk tidak mempersoalkan kasus tersebut,” bukan dalam konteks membenarkan adanya kasus kekerasan seksual. Namun
menjelaskan bahwa kesalahpahaman sepakat diselesaikan dengan damai. Poin ini yang tidak ditulis Sdr. Anggy Muda.
4. Saya sangat kecewa dengan pemberitaan itu karena merugikan nama baik saya karena berita itu berpotensi menggiring opini bahwa saya menyelesaikan kasus kekerasan seksual dengan cara musyawarah.
5. Bahwa saya mendapat informasi, baik keluarga anak yang diduga pelaku dan keluarga anak yang diduga korban pada berita itu turut merasa kecewa, tidak terima, dan dirugikan nama baiknya. Perlu diketahui, kedua belah pihak masih ada ikatan keluarga sehingga berita itu berpotensi mengganggu hubungan harmonis keluarga itu.
6. Bahwa kalau pun, (sekali lagi saya tegaskan, kalau pun) kasus yang dimaksud ada, seharusnya dalam menulis berita asusila apalagi dengan korban dan/atau pelaku anak seharusnya sangat berhati-hati dengan berpedoman pada KEJ Pasal 5 yang berbunyi “Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan” yang salah satu tafsirannya adalah:
identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Poin ini saya sampaikan.
7. Berdasarkan:
a) Pasal 5 angka 2 UU Pers “Pers wajib melayani Hak Jawab”
b) Pasal 10 KEJ “Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan
memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan
permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa”
c) Pasal 11 KEJ “Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak
koreksi secara proporsional”
d) Poin 3 Pedoman Hak Jawab Dewan Pers “Pers wajib melayani
setiap Hak Jawab”
8. Maka saya meminta hak jawab saya ini dimuat di media trustkota.com disertai pernyataan kekeliruan dan permohonan maaf dari trustkota.com baik kepada saya, keluarga kedua pihak, dan masyarakat.
9. Saya meminta hak jawab, ini dimuat selambat-lambatnya 1×24 jam sejak surat ini diterima disertai pernyataan kekeliruan, dan permohonan maaf dari trustkota.com.
10. Apabila dalam jangka waktu tersebut hak jawab saya tidak dimuat, tidak ada pernyataan kekeliruan, dan tidak ada permohonan maaf, maka terpaksa saya akan mengambil langkah hukum yang berlaku.
Demikian yang bisa saya sampaikan, atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.
Tangerang, 16 Januari 2018
Hormat saya,
Kompol Drs. Dodid Prastowo S, S.Kom
Kapolsek Tigaraksa
Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Kapolres Kota Tangerang Kombes Pol H.M. Sabilul Alif, SH, Sik, Msi
2. Ketua Dewan Pers di Jakarta
3. Arsip
HipnoGasm 250 x 250

Berita Terkait