Gubernur dan DPRD Diultimatum Terkait Kondisi Bank Banten

Gubernur dan DPRD Diultimatum Terkait Kondisi Bank Banten, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Gubernur dan DPRD Diultimatum Terkait Kondisi Bank Banten, Berita661

Sejumlah Aliansi meminta Gubernur Banten Wahidin Halim dan DPRD Provinsi Banten untuk menangani kondisi Bank Banten.
Sejumlah Aliansi meminta Gubernur Banten Wahidin Halim dan DPRD Provinsi Banten untuk menangani kondisi Bank Banten.

TRUST BANTEN - Gubernur dan DPRD Banten diminta melakukan upaya terbaik dalam merealisasikan kebijakan penyehatan dan pemulihan Bank Banten, secara cepat, cermat dan tepat, atas kondisi Bank Banten saat ini.

Seperti diketahui, Bank Banten masih dalam status, Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) pasca pemindahan RKUD dan berpotensi di ambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), apabila dalam proses penanganannya lambat.

“Sebagai masyarakat Banten, pasca pemindahan RKUD kami ingin Bank Banten sehat dan bisa keluar dari Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) serta tidak diambil alih oleh LPS  apabila lambat dalam proses penanganannya,” Ujar Arwan Ketua Aliansi Banten Menggugat (ABM) dan Gerakan Cinta Rakyat Banten (Getar Banten) di Kampung Aweh, Desa Aweh, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak, Selasa (23/6/2020) dengan didampingi sejumlah pengurusnya.

Selain itu, AMB /Getar Banten juga  menyampaikan 12 point pernyataan sikapnya, terkait dengan penyelamatan Bank Banten tersebut, yakni :

1. Mengapresiasi seluruh gerakan element masyarakat yang mendorong upaya penyelamatan Bank Banten pasca keputusan Pemindahan RKUD oleh Gubernur Banten yang di anggap sebagai kecerobohan dan kesalahan fatal. Dan terus menekan keputusan tersebut secara kuat. Hingga lahirnya Surat Gubernur Banten tentang Konversi  Dan  Kasda Rovinsi Banten menjadi setoran modal Bank Banten senilai 1, 9 triliun.

3. Mengapresiasi ketegasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dalam langakah penyelamatan Bank Banten dengan Mewajibkan Pemprov Banten (Pemilik) melaksanakan kewajiban penyertaan dan penambahan modal pada Bank Banten dengan total 1,9T. Serta RKUD pada Bank Banten.

4. Mengapresiasi pihak pihak yang terlibat dalam lahirnya rekomendasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). saat rapat koordinasi antara OJK, LPS, pimpinan DPRD, pihak Bank Banten, Kejagung, dan Pemprov Banten beberapa waktu lalu melalui video teleconference

5. Mengapresiasi Langkah Gubernur Banten dalam penyelamatan Bank Banten, atas terbitnya Surat Gubernur Banten Nomor : 580/1135-ADPEMDA/2020 Tentang Konversi Dana Kasda Provinsi Banten Menjadi Setoran Modal Bank Banten

6. Mendukung DPRD PROVINSI BANTEN. Khususnya Komisi III DPRD Banten, untuk melakukan pengawalan ketat dalam realisasi Pemprov Banten melakukan rencana Konversi Dana Kasda Provinsi Banten Menjadi Setoran Modal Bank Banten senilai 1,9T. Yang harus di realisasi penuh dalam APBD Perubahan 2020.

7. Mendesak DPRD Provinsi Banten , untuk menggunakan Hak Interplasinya  secara penuh (85 Anggota DPRD Banten), dan melakukan Impechment  pada Gubernur Banten. Apabila tidak merealisasikan atau menghambat dan atau sengaja memperlambat langkah-langakah penyelamatan Bank Banten di tahun 2020. Karena Opsi penyertaan modal secara bertahap di APBD 2021 adalah tindakan sengaja mematikan  Bank Banten di tengah kondisi seperti sekarang ini.

8. Serta, Mendesak Gubernur Banten, untuk taat dan patuh dan penuh tanggungjawab dalam merealisasikan langkah kewajiban penyertaan dan penambahan modal untuk Bank Banten, bersama-sama dengan DPRD Provinsi Banten. Dan dengan cepat melakukan pengembalian RKUD ke Bank Banten, serta membatalkan opsi merger Bank Banten. Yang selambat lambatnya dilaksanakan “khusus” Kewajiban penyertaan dan penambahan modal sebesar 1,9T, secara  penuh  di APBD Perubahan 2020. Ditambah perubahan atas Perda No 5 tahun 2013 khususnya tentang Pagu Penyertaan Modal yg semula sekitar Rp 950 Milyar menjadi seķitar Rp 2,5 Trilyun (Rp 600 M + Rp 335 M + Rp 1, 565 Milyar).

9. Mendesak Gubernur dan DPRD Provinsi Banten untuk melakukan kerjasama dan upaya terbaik dalam merealisasi kebijakan penyehatan dan pemulihan Bank Banten. Dengan memperhatikan kebutuhan waktu secara cepat, cermat dan tepat, atas kondisi Bank Banten saat ini. Mengingat Bank Banten masih dalam status “Bank Dalam Pengawasan Khusus (BDPK) pasca pemindahan RKUD, yang berpotensi di ambil alih oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) apabila lambat dalam proses penanganannya.

10. Mendesak Gubernur Banten dan DPRD Provinsi Banten, secara simultan untuk terus menguatkan posisi Bank Banten sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Provinsi Banten, dengan melakulan pemisahan dari PT. Banten Global Development (PT. BGD)

11. Mendesak Bupati dan Walikota di 8 Kabupaten Kota di Provinsi Banten, untuk berkomitment membangun daerahnya bersama PT. Bank Pembanguan Daerah Banten (BPD Banten).

12. ABM dan Getar Banten mendukung seluruh upaya dan gerakan penyelamatan, penyehatan, dan penguatan Bank Banten dari berbagai element masyarakat dan Pemerintah Daerah, serta menolak semua bentuk politisasi diluar tujuan penyelamatan, penyehatan, dan penguatan Bank Banten. (red)

www.trustkota.com
www.trustkota.com