Fraksi PPP Minta Atut Mundur dari Jabatan Gubernur Banten

Fraksi PPP Minta Atut Mundur dari Jabatan Gubernur Banten, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Fraksi PPP Minta Atut Mundur dari Jabatan Gubernur Banten, Berita926

Fraksi PPP Minta Atut Mundur dari Jabatan Gubernur Banten, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Fraksi PPP Minta Atut Mundur dari Jabatan Gubernur Banten, 926, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Fraksi PPP Minta Atut Mundur dari Jabatan Gubernur Banten

Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah.
Gubernur Banten Hj. Ratu Atut Chosiyah.

TRUSTKOTACOM-Terkait penahanan Gubernur Banten Hj Ratu Atut Chosiyah, oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terkait dugaan suap Pemilukada Kabupaten Lebak, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Provinsi Banten, mengambil sikap.

Ketua Fraksi PPP DPRD Banten, H.Makmun Muzakki dalam jumpa pers, Selasa (31/12/2013),  mengatakan, Partai PPP mendukung upaya hukum KPK dan mendukung hak interpelasi atau angket yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Banten.

“Hasil rapat fraksi, kami sepakat mendukung upaya hak angket dan meminta Ratu Atut Chosiyah mundur sebagai Gubernur Banten,” kata Muzaki.

Menurut Muzaki, persoalan ini bukan baru. Banten pernah mengalami, ketika Gubernur pertama Provinsi Banten, Bapak Djoko Munandar, yang berasal dari PPP. Ketika itu, lanjut Muzaky, Bapak Djoko Munandar langsung mengundurkan diri saat ditetapkan tersangka, walaupun pada akhirnya Mahkamah Agung mengeluarkan keputusan bahwa Bapak Djoko Munandar tidak bersalah.

“Jadi untuk kasus sekarang ini, Atut harusnya mundur sebagai gubernur, seperti yang dilakukan gubernur terdahulu Bapak Djoko Munandar,” tegas Muzaki.

Masih kata Muzaki,  F-PPP DPRD Banten yang terdiri dari 5 orang anggota, akan mendukung hak angket. Adapun bentuk dukungannya berupa tandatangan persetujuan hak angket meminta Ratu Atut Chosiyah mundur dari jabatan Gubernur Banten.

“F-PPP DPRD Banten juga akan mengirimkan surat pernyataan fraksi ke KPK, terkait poin yang menyatakan dukungan kepada KPK untuk segera menuntaskan kasus hukum Ratu Atut Chosiyah. Kami kirimkan surat juga ke KPK yang berisi lampiran pernyataan fraksi kami, yang salah satunya mendukung upaya hukum KPK,” ujar Zakki.

Dalam jumpa pers F-PPP DPRD Banten digelar di ruang fraksi yg dihadiri H.Makmun Muzakki (Ketua), Hj.Muflikhah (Sekretaris), H.M.Sayuti (Anggota), Hj.Tati (Anggota), sedangkan H.Yayat Supriyatna tdk hadir karna sdng sakit. (rls)