Fraksi PKS Minta Presiden Jokowi Buat Aturan Yang Holistic Tangani Covid-19

Fraksi PKS Minta Presiden Jokowi Buat Aturan Yang Holistic Tangani Covid-19, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Fraksi PKS Minta Presiden Jokowi Buat Aturan Yang Holistic Tangani Covid-19, Berita611

Dimyati Natakusumah, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS.
Dimyati Natakusumah, Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS.

TRUST JAKARTA- Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI mendesak  Presiden RI, Joko Widodo untuk segera membuat peraturan yang holistic, untuk penanganan wabah covid-19. Pasalnya jika itu tak dilakukan dikhawatirkan terjadi disintegritasi bangsa.

Hal tersebut diungkapkan oleh Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PKS, Dimyati Natakusumah, kepada wartawan pada Rabu (29/04/20).

Menurut Dimyati, wabah Covid-19 bisa mengakibatkan disintegrasi bangsa, untuk itu Presiden segera buat peraturan yang holistic.

“Kami dari Fraksi PKS kembali  menekankan kepada Bapak Presiden untuk segera melakukan evaluasi serius terkait penanganan covid-19 secara menyeluruh dan terpadu,” tandas Dimyati.

Dikatakannya, melihat penanganan Covid-19 saat ini banyak aturan dan himbauan dari pusat dan daerah, membuat masyarakat bingung, termasuk pelaksana dilevel bawah dalam melaksanakan program bantuan dampak covid-19 tersebut.

“Dalam pelaksanaan di lapangan banyak yang ditagih dan dituntut masyarakat karena informasi yang diperoleh seolah-olah, semua mendapatkan bantuan langsung tunai, bantuan pra kerja, bantuan sembako, bantuan pengobatan dan lain-lain yang didapat dengan mudah. Kenyataannya, tidak semudah yang diinformasikan karena banyak prasyaratan yang harus dimiliki untuk mendapatkan itu semua,” bebernya.

Lanjutnya, semua itu, akibat penyampain bantuan yang tidak dipikirkan budget impactnya. Semua, mengeluarkan aturan, himbauan, statement yang tak sama alias berbeda-berbeda, sehingga penanganannya tidak terstruktur dan sistematis.

“Hal itu mengakibatkan persoalan besar dilapangan yang akan muncul saling menyalahkan dan saling curiga, baik ditingkat masyarakat,  Rt, Rw, Desa/Kelurahan, Kecamatan, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di kabupaten/kota. Karena memang banyak aturan, instruksi dari gubernur sampai dengan menteri-menteri yang membuat aturan dan himbauan yang berbeda dan terus berubah-ubah, sehingga mengakibatkan tidak sinkron dan cepat tepat dalam penangananya,” tandasnya

Dikatakannya, bahwa dengan kondisi seperti itu yang ujungnya akan ada problem baru terhadap keutuhan NKRI.

“Maka harus diwaspadai karena covid-19 mengakibatkan disintegrasi bangsa. Alhamdulillah banyak masukan dan kritikan kami diterima oleh pemerintah dan dijadikan kebijakan keputusan yang baik, walaupun agak terlambat.” katanya.

Dikatakan , mantan Bupati Pandeglang dua periode ini, bahwa PKS menyambut baik daripada tidak sama sekali.

“Masukan dan kritikan kami ini murni untuk bangsa dan negara tercinta ini.  Kami tidak punya tendentious dan penghargaan serta jabatan karena kami dari partai oposisi pemerintah saat ini.  Kami benar-benar tulus ikhlas dan ridho demi Bangsa dan NKRI. Kami harap Presiden segera mengambil inisiasi membuat aturan perpres holistically dalam penanganan covid-19 dan aturan pelaksananya hanya lembaga/gugus tugas,” katanya.

Ditambahkannya, bahwa didalam aturan tersebut yang diamanahkan dibuat dan menindaklanjuti perpres yang telah dibuat, sehingga dilevel bawah tidak jadi kebingungan, dan pelaksanaanya dapat segera tuntas secara masif terstruktur dan sistematis.

“Kepada Kementerian dan lembaga agar berkordinasi kepada lembaga yang dibuat oleh peraturan tersebut agar  lebih fokus dan efisien efektif dalam perencanaan, pembiayaan, penanganan serta pengawasannya. Kami berharap bp presiden segera mengambil langkah langkah strategis agar tidak terjadi disintegrasi bangsa akibat covid-19,” pungkasnya. (Den/Jm)

www.trustkota.com