Fraksi NasDem Mangkir Paripurna, PDIP ‘Membela’

Fraksi NasDem Mangkir Paripurna, PDIP ‘Membela’, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Fraksi NasDem Mangkir Paripurna, PDIP ‘Membela’, Berita705

Fraksi NasDem Mangkir Paripurna, PDIP ‘Membela’, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Fraksi NasDem Mangkir Paripurna, PDIP ‘Membela’, 705, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Fraksi NasDem Mangkir Paripurna, PDIP ‘Membela’

Sampai usai paripurna, Fraksi NasDem Tidak juga datang (Foto : CUNI HR)
Sampai usai paripurna, Fraksi NasDem Tidak juga datang (Foto : CUNI HR)

TANGERANG TRUSTKOTA- Mangkirnya Fraksi NasDem mendapat kritikan keras dari pengamat politik. Hal tersebut menuai ‘pembelaan’ dari Fraksi PDI Perjuangan.

Ketua Fraksi PDIP Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi mengatakan, ketidakhadiran Fraksi NasDem tidak bisa diasumsikan bagian dari sikap kelalaian anggota dewan.

“Mangkirnya Fraksi Partai NasDem tentunya tidak dapat secara tergesa-gesa di asumsikan sebagai bentuk inkonsistensi terhadap fasilitas-fasilitas keuangan sebagai DPRD,” ujar Ahmad Supriadi kepada TrustKota.Com, Minggu (9/8/2015).

Anggota Komisi III ini menuturkan, saat ini kedudukan keuangan dan protokoler DPR/DPD/DPRD diatur dalam UU 27 tahun 2009. Sedangkan, Undang-Undang tersebut tidak mengatur ketersediaan uang lelah untuk rapat bagi pimpinan maupun anggota DPRD.

“Hal ini harus diluruskan, Karena faktanya, berdasarkaan Undang-Undang 27 tahun 2009. Untuk rapat-rapat termasuk rapat paripurna sudah tidak disediakan dalam bentuk uang lelah, dan atau dalam bentuk apapun,” tegasnya.

Lanjut Ahmad, publik harus juga mengetahui bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No 53 Tahun 2014, fasilitas dan Kesejahteraan DPRD sangat tidak profitable. “Lebih ditujukan predikat dewan kepada full pengabdian yang sepi ing pamrih rame ing ghawe sebagaimana falsafah jiwa pengabdian Ki Hajar Dewantara,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Pengamat Politik Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT) Memed Chumaedi mengatakan, aksi malas anggota DPRD merupakan prilaku koruptif. Karena telah menyalahgunakan fasilitas yang diberikan oleh negara,” imbuhnya.

Menurut Memed, PP nomor 27 tahun 2007 tentang kedudukan protokoler dan keuangan pimpinan dan anggota DPRD menjelaskan, Anggota DPRD tersebut menerima uang tunjangan dan uang paket, uang paket itu salah satunya adalah pengganti uang lelah mengikuti rapat. (joe)

HipnoGasm 250 x 250

Berita Terkait