Fahri Hamzah Cecar Rano Karno Soal Maraknya TKA di Banten

Fahri Hamzah Cecar Rano Karno Soal Maraknya TKA di Banten, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Fahri Hamzah Cecar Rano Karno Soal Maraknya TKA di Banten, Berita108

Fahri Hamzah Cecar Rano Karno Soal Maraknya TKA di Banten, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Fahri Hamzah Cecar Rano Karno Soal Maraknya TKA di Banten, 108, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Fahri Hamzah Cecar Rano Karno Soal Maraknya TKA di Banten

Fahri Hamzah Pertanyakan TKA kepada Gubernur Banten Rano Karno -Dandy/Trustkota.com
Fahri Hamzah Pertanyakan TKA kepada Gubernur Banten Rano Karno -Dandy/Trustkota.com

SERANG TRUSTKOTA – Wakil Ketua DPR RI, Fahri Fahri Hamzah mempertanyakan penjelasan Pemprov Banten terkait banyaknya Tenaga Kerja Asing (TKA) di Provinsi Banten.

“Kami banyak menerima aspirasi masyarakat terkait adanya tenaga kerja asing di Indonesia,” cecar Fahri Fahri Hamzah yang didampingi sejumlah anggota Komisi III dan IX DPR- RI, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Rabu (9/9/2015).

Menurut Fahri, informasi mengenai TKA sangat sensitif seiring dengan adanya pertarungan kapital antara Tiongkok, Amerika Serikat dan sebagian Eropa di Indonesia. “Indonesia harus menjalankan amanat konstitusi agar tidak terseret arus,” tandas Politisi PKS ini.

Sementara, Gubernur Banten Rano Karno menjelaskan, semua pekerja asing di Banten diatur sesuai konstitusi. “Seluruh TKA di Banten, 98 persen legal dan sisanya merupakan keluarga dari tenaga legal tersebut,” Papar Rano.

Lanjut Rano, peluang tenaga kerja di Provinsi Banten masih terbuka bagi tenaga kerja berketrampilan, baik lokal maupun asing. Namun, sesuai dengan per undang-undangan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten Hudaya menambahkan, jumlah TKA di Provinsi Banten hingga Agustus 2015 tercatat sebanyak 10.082 orang. “diperkirakan pada 2016 jumlahnya meningkat menjadi 25.200 orang,” Jelasnya.

Namun, Hudaya mengakui masih belum maksimal dalam mengontrol keberadaan TKA di Banten, hal ini dikarenakan keterbatasan ijin TKA yang hanya ada di Kementerian Tenaga Kerja. (den)