Dukung Kenaikan UMK, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi di Jalan

Dukung Kenaikan UMK, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi di Jalan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Dukung Kenaikan UMK, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi di Jalan, Berita820

Dukung Kenaikan UMK, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi di Jalan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Dukung Kenaikan UMK, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi di Jalan, 820, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Dukung Kenaikan UMK, Puluhan Mahasiswa Gelar Aksi di Jalan

Puluhan Mahasiswa, saat aksi di Jalan Maulana Yusuf, Cikokol, Kota Tangerang.
Puluhan Mahasiswa, saat aksi di Jalan Maulana Yusuf, Cikokol, Kota Tangerang.

TRUSTKOTACOM – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Serikat Mahasiswa Indonesia (SMI), Kamis (24/10/2013), menggelar aksi unjuk rasa di Jalan Maulana Yusuf, Cikokol, Kota Tangerang. Aksi tersebut adalah sebagai bentuk dukungan mereka terhadap kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) 2014, dari sebelumnya sebesar Rp 2,2 juta menjadi sebesar Rp 3,7 juta per bulan.

Dalam orasinya Kepala Departemen Pendidikan Penelitian dan Propaganda SMI, Fadli mengatakan, dukungan mereka terhadap kenaikan UMK tersebut, lantaran kebanyakan dari orangtua para mahasiswa berprofesi sebagai buruh.

“Selain itu, kita juga nanti akan menjadi buruh. Kalau tidak kami dukung, nasib kami pun sama seperti buruh lainnya, yang ditindas perusahaan,” katanya.

Menurutnya, UMK Kota Tangerang saat ini dinilai masih tidak cukup. Pasalnya, kenaikan UMK itu diiringi dengan kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM).

“Dengan pendapatan 2,2 juta tidak akan cukup bagi buruh yang menyekolahkan anaknya, bayar kontrakan dan kebutuhan sehari-hari,” tandasnya.

Mereka juga menuntut pemerintah menghapus Intruksi Presiden (Inpres) no 9 / 2013 tentang kebijakan penetapan upah minimum, dalam rangka keberlangsungan usaha dan peningkatan pekerja.

“Karena itu tidak memihak kaum buruh, sebab, inpres ini mengatur aparat kepolisian untuk ikut serta mengawasi upah minimum regional. Dengan demikian arogansi aparatur negara terhadap kaum buruh semakin di legalkan,” kata Fadil. (ges)