Dua Kelompok Massa Demo Pemerintah Daerah

Dua Kelompok Massa Demo Pemerintah Daerah, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Dua Kelompok Massa Demo Pemerintah Daerah, Berita519

Dua Kelompok Massa Demo Pemerintah Daerah, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Dua Kelompok Massa Demo Pemerintah Daerah, 519, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Dua Kelompok Massa Demo Pemerintah Daerah

Ilustrasi
Ilustrasi

TRUSTKOTACOM – Dua kelompok massa berbeda kembali menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (20/02/2013). Dua kelompok massa itu adalah Gerakan Mahasiswa Peduli Lingkungan (Gempal) yang berunjuk rasa di depan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT). Sementara, satu kelompok massa lainnya berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UNMA Pandeglang yang berunjukrasa di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Pendopo Pemkab Pandeglang.

Kelompok pertama, Gempal mengkritisi dugaan adanya kongkalikong antara Bupati Pandeglang, BPPT, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop dan UMKM) dalam pemberian izin pasir besi pada koperasi bodong di Kampung Rancecet, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang.

Massa yang terlebih dahulu berunjuk rasa di depan BPPT itu kemudian bergeser ke depan Pendopo Pemkab Pandeglang. Selanjutnya massa berorasi di Tugu Jam Alun-alun. Kemudian, satu  persatu  mereka berorasi menuntut agar koperasi bodong yang beroperasi dengan mengatasnamakan Izin Penambangan Rakyat (IPR) untuk dicabut. Apalagi koperasi ini justru bekerjasama dengan perusahaan besar untuk penambangan pasir besi di Rancecet.

“Salah satu bukti itu adalah adanya alat berat yang beroperasi di Rancecet. Bagaimana mungkin IPR menggunakan alat berat,” kata Bambang, salah seorang pengunjuk rasa.

Dia juga mengatakan, koperasi bodong yang bekerjasama dengan pengusaha, ternyata keberadaannya tidak jelas. Itu artinya, pemerintah daerah telah lalai dan membiarkan adanya eksploitasi kerusakan alam di wilayah Pandeglang.

“Bupati, BPPT, Distamben dan Dinas Koperasi saling lempar tanggungjawab. Ini semakin membuktikan sebenarnya ada dugaan kongkalikong dan dugaan suap diantara mereka. Bila memang tidak ada, bupati harusnya bisa bersikap tegas dan menindak kepala BPPT, Distamben dan Dinas Koperasi  dan UKM,” katanya.

Sementara, massa dari PMII UMNA Pandeglang yang menyuarakan permasalahan infrastruktur menggelar aksi di depan DPU. Dalam aksinya itu, masa menuntut pemerintah segera memperbaiki ruas jalan yang rusak di Pandeglang. “Kerusakan jalan di Pandeglang sudah sangat parah, bahkan sering menjadi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas. Data ini bisa dicek di Satlantas dan Puskesmas,” ungkap Faris, salah seorang pengunjuk rasa.

Menurutnya, perbaikan jalan sangat dibutuhkan masyarakat. Adanya kasus kecelakaan di Pandeglang, tidak terlepas dari kondisi jalan yang rusak. Banyak pengendara mobil dan motor yang berupaya menghindari jalan rusak, malah akhirnya menjadi korban kecelakaan. Menurutnya, sudah banyak korban kecelakaan lalulintas akibat ruas jalan yang buruk di Pandeglang. Namun, tidak ada tindakan tegas dari pemerintah terkait kerusakan jalan tersebut. “Kami tidak peduli apakah jalan nasional, provinsi atau kabupaten. Kami hanya menuntut adanya perbaikan jalan di Pandeglang,” katanya.

Dia mengatakan, perbaikan ruas jalan sangat dibutuhkan masyarakat. Kerusakan jalan, membuat akses ekonomi masyarakat menjadi terhambat. Bukan hanya itu, juga membuat pertumbuhan perekonomian melambat. (yar)

HipnoGasm 250 x 250

Berita Terkait