DPRD Tidak Pernah Izinkan Penambangan Pasir Besi

DPRD Tidak Pernah Izinkan Penambangan Pasir Besi, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, DPRD Tidak Pernah Izinkan Penambangan Pasir Besi, Berita565

DPRD Tidak Pernah Izinkan Penambangan Pasir Besi, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, DPRD Tidak Pernah Izinkan Penambangan Pasir Besi, 565, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, DPRD Tidak Pernah Izinkan Penambangan Pasir Besi

Penambangan pasir
Penambangan pasir

TRUSTKOTACOM – Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten Pandeglang tidak pernah mengeluarkan rekomendasi izin untuk penambangan pasir besi di Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang. Hal tersebut ditegaskan oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pandeglang, Eri Suhaeri.

“DPRD baru mengeluarkan rekomendasikan zonasi tambang, belum merekomendasikan kegiatan penambangan. Baik itu untuk koperasi, kelompok, maupun perusahaan lain dan itu harus ditertibkan,” tegas Eri, Selasa (5/2).

Menurut Eri, pihaknya telah mengutus Komisi I DPRD untuk menindaklanjuti hal tersebut. Komisi I juga diminta memfasilitasi pertemuan dengan instansi terkait dalam hal ini Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT), berikut dengan seluruh pengusaha yang melakukan penambangan di Blok Rancecet, Desa Rancapinang.

“Penugasan itu sudah kita delegasikan ke Komisi I, dan Insya Allah minggu ini bisa bisa menindaklanjuti itu. Saya tidak mengerti kenapa bisa seperti ini,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Dia menambahkan, ada informasi dari perusahaan yang mengajukan izin pengolahan pasir besi. Padahal, lanjut Eri, pihaknya sama sekali belum pernah mengeluarkan rekomendasi izin pertambangan di lokasi tersebut.

“Informasinya ada perusahaan yang sudah mengajukan izin pengolahan pasir besi, padahal kita juga belum pernah mengeluarkan rekomendasi izin penambangan. Bagimana bisa ada perusahaan yang mengajukan izin pengolahan, dan ini yang harus ditertibkan,” tambahnya.

Masih kata Eri, mekanisme penerbitan izin seharusnya melibatkan DPRD dalam sebuah rapat koordinasi. Selama ini, baik BPPT maupun Distamben belum pernah mengundang DPRD untuk menggelar rapat koordinasi untuk menerbitkan izin pertambangan pasir besi di Rancecet. Dirinya meminta, pihak terkait untuk segera menertibkan kegiatan pasir besi di Rancecet.

“Sebelum rekomendasi pertambangan itu keluar, tentu kita juga melakukan kajian teknis. Misalnya adanya dana jaminan reklamasi, pemberdayaan masyarakat, terkait lingkungan dan lainnya,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop dan UMKM) Kabupaten Pandeglang, Olis Solihin mengatakan, Koperasi Teluk Semangka (KTS) yang melakukan kegiatan penambangan pasir besi di Kampung Rancecet, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, tidak terdaftar di Dinkop UMKM. Selain tidak terdaftar di Dinkop dan UMKM, kata Olis, pihaknya tidak pernah mengeluarkan surat izin operasi (SIOP) kepada koperasi tersebut.

“Koperasi Teluk Semangka yang melakukan kegiatan penambangan pasir besi di Rancecet belum terdaftar di Dinkop dan UMKM Pandeglang, dan juga kami belum pernah menerima permohonan SIOP dari koperasi tersebut. Sementara, untuk badan hukum dan SIOP Koperasi Rancapinang sudah terdaftar,” ungkap Olis.

Olis menjelaskan, dalam Perda Nomor: 6 Tahun 2008 tentang Pembinaan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) pasal 6 disebutkan disebutkan, setiap koperasi yang berkegiatan di Pandeglang wajib memiliki SIOP dan tentunya harus memiliki badan hukum.

“Setiap koperasi wajib memiliki badan hukum dan SIOP. Meski pun Koperasi Teluk Semangka badan hukumnya tidak di Pandeglang, tetapi sesuai Perda tersebut setiap koperasi yang melakukan aktivitas kegiatan di Pandeglang harus tetap memiliki SIOP. Kalau tidak, berarti kegiatan koperasi itu melanggar Perda,” ungkapnya.

Olis mengaku, terkait masalah ini pihaknya akan segera mengeluarkan surat teguran ke Koperasi Teluk Semangka. Namun, jika surat teguran itu tidak diindahkan, maka pihaknya akan berkoordinasi dengan Satpol PP guna mengambil langkah lebih lanjut.(mor)