DPRD Panggil PT TUM dan PT BLP, Terkait Perizinan dan Izin Lokasi

DPRD Panggil PT TUM dan PT BLP, Terkait Perizinan dan Izin Lokasi, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, DPRD Panggil PT TUM dan PT BLP, Terkait Perizinan dan Izin Lokasi, Berita823

Hearing DPRD dengan PT. BLP dan TUM.
Hearing DPRD dengan PT. BLP dan TUM.

TRUST TANGERANG – DPRD Kabupaten Tangerang, memanggil PT. Bangun Laksana Persada (BLP), terkait izin lokasi yang dikantonginya sebanyak 400 heaktar di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang. Selain memanggil PT. BLP, secara bersamaan DPRD juga memanggil PT Tanjung Unggul Mandiri (TUM).

Kedua perusaahaan ini memenuhi panggilan dan mendatangi gedung DPRD di Jalan Kisamaun, Pasar Anyar, Kota Tangerang dan menggelar dengar pendapat terkait perizinanya bersama Komisi I dan Komisi II DPRD beserta pimpinan DPRD.

Menurut Aditya Wijaya, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, pemangilan ini sebagai bentuk fungsi kita DPRD melakukan pengawasan kepada para pelaku usaha dalam menjalankan kewajibanya dalam hal perizinan.

“Para pelaku usaha sudah diberikan izin lokasi kita ingin tau sejauh mana pelaksanaanya baik di perolehan lahanya ataupun pembangunanya. Pengakuan mereka di hearing ini mereka sudah melaksanakan sesuai aturan. Kita juga akan melakukan pengecekan ke lokasi para pelaku usaha ini dan mengkroscek perizinannya kembali di intansi terkait,” kata Aditiya.

Berdasarkan pantauan trustkota.com hearing dengan dua perusahaan tersebut dilakukan dari pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00. Dalam hearing itu terlihat dua perusaahan ini menyerahkan dokumen-dokumen perizinanya.

Menuru Heroe Sinbad selaku General Manager PT Tum pihaknya memenuhi panggilan DPRD dan menyerahkan dokumen perizinan perusahaanya. ”Masalah perizinan dan sudah kita serahkan,” kata Heroe singkat.

Hal yang sama juga dikatakan Muhamad Arifin selaku pengelola PT BLP. Katanya, pemangilan ini terkait update perizinan dan pengembangan lahan Laksana Buisnes Park di Pakuhaji yang dikelola PT BLP.

“Dari SK sih, kita dapat maksimal 400 heaktar. Sudah sesuai, ini hanya klarifikasi perolehan tanahnya, karena pengembangan bertahap. Tinggal 100 hektar sudah akusisi tinggal proses di BPN,” terang Arifin. (red)