DPRD Pandeglang Tangani Sengketa Lahan PT GAL

DPRD Pandeglang Tangani Sengketa Lahan PT GAL, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, DPRD Pandeglang Tangani Sengketa Lahan PT GAL, Berita378

DPRD Pandeglang Tangani Sengketa Lahan PT GAL, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, DPRD Pandeglang Tangani Sengketa Lahan PT GAL, 378, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, DPRD Pandeglang Tangani Sengketa Lahan PT GAL

Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Pandeglang

TRUSTKOTACOM – Anggota Komisi I DPRD, Kabupaten Pandeglang, Maman Lukman meminta pemerintah daerah lebih serius menyelesaikan masalah yang terjadi antara warga Desa Katumbiri, Kecamatan Cigeulis dengan PT GAL. Permasalahan yang muncul itu, kata dia, terutama terjadi pada sengketa lahan dan Hak Guna Usaha (HGU) yang dimiliki PT GAL.

“Pemkab Pandeglang harus menyelesaikan semua masalah di Cigeulis yang diakibatkan dari sengketa lahan dan HGU. Karena selama ini sebenarnya banyak sekali ketidaksesuaian,” kata Maman kepada wartawan, Selasa (12/02/2013).

Maman menduga, pemerintah daerah jangan hanya bekerja di atas meja. Selama ini, kata dia, adan komunikasi dan koordinasi yang kurang nyambung antara Pemkab Pandeglang dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat.

“Mungkin dengan alasan BPN itu lembaga vertikal, maka komunikasi dengan pemerintah daerah kurang berjalan baik,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini.

Menurutnya, jika proses pengadaan tanah yang dilakukan PT GAL tidak jelas, maka dengan otoritasnya Pemkab Pandeglang harus bersikap tegas dan memberikan sanksi kepada PT GAL. Lanjut Maman, terkadang perusahaan tidak memperoleh tanah dari pemilik atau penggarap secara langsung. Tetapi atas perantara makelar tanah atau oknum aparat pemerintah daerah.

“Saya menduga ada permainan atas pembebasan lahan ini. Permainan ini diduga dibekengi sejumlah oknum aparat pemerintah daerah,” pungkasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jendral Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (Sekjen FK-LSM) Kabupaten Pandeglang, Aap Aptadi mengatakan, dari rencana pembebasan lahan PT GAL seluas 6.000 hektar, baru dibebaskan 1.200 hektar.

“Apakah izin lokasi ini sudah habis. Kalau sudah habis, maka HGU (Hak Guna Usaha, red) yang 1.200 hektar itu harus diperpanjang kembali. Tidak lantas selanjutnya PT GAL melakukan pembebasan lahan,” tandas Aap.

Kata dia, izin lokasi yang diberikan pemerintah daerah biasa dikeluarkan per periode. Jika dalam satu periode pembebasan lahan itu tidak selesai, maka izin tersebut harus diperpanjang kembali. “Bila izinya sudah diperpanjang dan tidak selesai juga, maka PT GAL harus berhenti, dan harus mengajukan usulan lahan yang baru,” pungkasnya. (Mor)