DPRD Pandeglang Setujui Anggaran Perubahan APBD Rp 1,7 Triliun Lebih

DPRD Pandeglang Setujui Anggaran Perubahan APBD Rp 1,7 Triliun Lebih, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, DPRD Pandeglang Setujui Anggaran Perubahan APBD Rp 1,7 Triliun Lebih, Berita348

DPRD Pandeglang Setujui Anggaran Perubahan APBD Rp 1,7 Triliun Lebih, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, DPRD Pandeglang Setujui Anggaran Perubahan APBD Rp 1,7 Triliun Lebih, 348, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, DPRD Pandeglang Setujui Anggaran Perubahan APBD Rp 1,7 Triliun Lebih

Ilustrasi
Ilustrasi

PANDEGLANG,TRUSTKOTA - DPRD Kabupaten Pandeglang akhirnya menyetujui usulan Perubahan Rancangan Anggara Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2014,  dalam rapat Paripurna Penyampaian Laporan Banggar DPRD Pandeglang dan persetujuan bersama Rancanangan Peraturan Daerah (Raperda) Terhadap perubahan  ABPD Tahun 2014,  Kamis (02/10/2014).

Dalam rapat tersebut tampak hadir sekitar  46 anggota  dewan dari 50 orang. Meski demikian, persetujuan ini sempat mundur dari jadwal yang ditetapkan karena anggota dewan yang hadir tidak sampai 23 orang.

Ketua Badan Anggaran  (Banggar) DPRD Pandeglang, H Dadan A Sudarma dari Fraksi PDI-Perjuangan mengatakan, rancangan Perda tentang  perubahan APBD tahun 2014 merupakan penjabaran lebih lanjut dari penandatanganan  nota kesepakatan  tentang  kebijakan  umum perubahan APBD tersebut, antara DPRD dengan Pemkab Pandeglang.

“Perubahan APBD ini salah satu tahapan penting pembahasan anggaran, dimana sebelumnya telah dibahas dan disepakati RKUPA dan RPPASP oleh Banggar dengan TAPD Kabupaten Pandeglang. Sehingga dapat diketahui  apakah pelaksanaan APBD Tahun 2014 pada semester pertama sudah sesuai  dan memenuhi  harapan serta kebutuhan masyarakat  berdasarkan skala prioritas yang telah ditetapkan,”jelasnya.

Dijelaskannya, sesuai   PP nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan keuangan  daerah, yang dijabarkan  dalam Permendagri nomor  13 tahun 2006  dan telah diubah terkahir dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan  daerah  bahwa DPRD bersama  bersama pemda  dapat melakukan perubahan  APBD apabila  terjadi antara lain perkembangan yang tidak sesuai  dengan asumsi KUA, keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, keadaan yang  menyebabkan saldo anggaran lebih pada tahun sebelumnya.

“Maka  Banggar bersama tim anggaran telah sepakat dan  menjunjung tinggi komitmen bahwa dalam pembahasan  perubahan APBD Kabupaten Pandeglang tidak keluar dari koridor yang ditetapkan untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat. Pendapatan APBD sebelum perubahan sebesar Rp 1.458.109.164.880 bertambah Rp 227.016.800. Sehingga jumlah pendapata setelah perubahan sebesar Rp 1.735.125.965.085,” terangnya.

Sementara Bupati Pandeglang, Drs H Erwan Kurtubi MM pada kesempatan itu  mengatakan, proses RAPBD Kabupaten Pandeglang tahun 2014  telah dilakukan secara simultan dan bersama-sama oleh DPRD dan Pemkab.

“Dalam proses pembahasan itu ada beberapa saran dan masukan yang intinya perlu adanya upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas  pelaksanaan anggaran . Dan penambahan anggaran pada beberapa SKPD sesuai dengan perkembangan  kebutuhan  dalam rangka  pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pada perinsifnya saran dan masukan dapat kami pahami sebagai salah satu upaya penyempurnaan  RAPBD yang telah ditetapkan,”tutur Bupati Erwan.

Erwan menambahkan, bahwa keterlambatan  yang terjadi salah satu upaya adalah penilaian  oleh pihak BPK-RI kepada Pemda dalam aspek ketaatan  terhadap ketentuan perundang-undangan  yang mengatur proses penyusunan  APBD,  yang berorientasi kurang baik  karena waktu sangat terbatas.

“Kami berharap kedepan komunikasi dan kerjasama  yang telah terjalin dalam menjalakan roda pemerintahan  dapat dibangun dengan sinergi yang harmonis,” ungkapnya. (Kad/Riz)