DKPP Diminta Batalkan Penetapan Paslon Nomor Urut 2

DKPP Diminta Batalkan Penetapan Paslon Nomor Urut 2, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, DKPP Diminta Batalkan Penetapan Paslon Nomor Urut 2, Berita546

DKPP Diminta Batalkan Penetapan Paslon Nomor Urut 2, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, DKPP Diminta Batalkan Penetapan Paslon Nomor Urut 2, 546, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, DKPP Diminta Batalkan Penetapan Paslon Nomor Urut 2

Para calon bupati dan wakil bupati Lebak saat penetapan nomor urut.
Para calon bupati dan wakil bupati Lebak saat penetapan nomor urut.

TRUSTKOTACOM – Lembaga Bantuan Hukum dan HAM DPD KNPI Lebak meminta kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk membatalkan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Lebak nomor urut 2, yakni pasangan Amir Hamzah-Kasmin. Pasalnya, Surat Tanda Serta Belajar (STSB) yang disampaikan Cabup H Kasmin sebagai syarat pendidikan dalam dokumen pendaftaran dirinya menjadi Balon Wabup Lebak dinilai tidak setara/sederajat, dan dianggap berpenghargaan sama dengan Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ ijazah setingkat dasar.

” Keterangan yang diberikan Kabid Pendidikan Dasar Kanwil Disdik Jawa Barat, saudara Yesa Sarwedi kepada tim klarifikasi ijazah/ STTB paslon yang dimasukkan ke dalam berita acara KPU Lebak tentang penelitian Surat Tanda Serta Belajar (STSB) bakal calon Wakil Bupati H Kasmin yang menyatakan bahwa STSB tersebut berpenghargaan sama/setara/sederajat dengan STTB atau ijazah SD tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan bertentangan dengan UU RI Nomor 2 tahun 1998 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Permendiknas nomor 59 tahun 2008,” Kata Tubagus Amri, Ketua LBH-HAM DPD KNPI Lebak, kepada wartawan, Senin (26/8/2013), di Rangkasbitung.

Menurut Amri, surat pernyataan yang dibuat pada tanggal 13 Juni 2013 yang dikeluarkan Yesa sebagai Kabid Pendidikan Dasar, yang didasari keterangan Moch Harun, seorang pensiunan Kakandep Dikbud Kecamatan Leuwidamar yang mengatakan STSB setara dengan STTB adalah cacat hukum dan tidak bisa dijadikan dasar hukum.

“Berdasarkan UU No 2 tahun 1989, STSB adalah jalur pendidikan non formal yang sudah mengikuti ujian kejar paket A, A1-A10 berhak mengikuti program lanjutan yakni kejar paket A A11-A20, kemudian jika sudah mencapai A 100 barulah dibolehkan mengikuti ujian persamaan (Upers) yang setara dengan SD, dan jika yang bersangkutan kemudian dinyatakan lulus akan memperoleh STTB,” Jelas Amri.

Pihaknya juga menilai keputusan rapat pleno KPU Lebak yang menyatakan bahwa paslon Amir Hamzah-Kasmin dinyatakan memenuhi syarat merupakan keputusan yang cacat hukum. Amri menegaskan, didasari dengan fakta hukum, selain meminta KPU untuk membatalkan paslon Bupati dan Wakil Bupati Lebak periode 2013-2018, H Amir hamzah – H Kasmin karena tidak memenuhi persyaratan pendidikan, pihaknya juga meminta kepada DKPP untuk memberhentikan komisioner KPU Lebak karena telah melakukan pelanggaran kode etik.

“Kami juga meminta DKPP membatalkan keputusan KPU Lebak tentang penetapan paslon Bupati dan Wakil Bupati, yang telah menetapkan paslon Bupati dan Wakil Bupati Lebak nomor urut 2 atas nama H Amir hamzah – H Kasmin yang sudah jelas-jelas terbukti melanggar persyaratan pendidikan,” Kata Ketua LBH-HAM DPD KNPI Lebak, Tubagus Amri. (Nda)