Ditargetkan, 2015 Kota Tangsel Bebas dari Peredaran Miras

Ditargetkan, 2015 Kota Tangsel Bebas dari Peredaran Miras, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Ditargetkan, 2015 Kota Tangsel Bebas dari Peredaran Miras, Berita835

Ditargetkan, 2015 Kota Tangsel Bebas dari Peredaran Miras, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Ditargetkan, 2015 Kota Tangsel Bebas dari Peredaran Miras, 835, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Ditargetkan, 2015 Kota Tangsel Bebas dari Peredaran Miras

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kota Tangsel, Azhar Syam'un.
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kota Tangsel, Azhar Syam'un.

TRUSTKOTACOM TANGSEL – Adanya anggapan bahwa pelaksana¬† salah satu poin dalam Peraturan Daerah (Perda) Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha dan Perdagangan Kota Tangerang Selatan (Tangsel), yakni larangan peredaran Minum Keras (Miras), tak berjalan ditepis Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Kota Tangsel, Azhar Syam’un.

Menurut Azhar, selaku pihak penegak Perda, pihaknya kini tengah menjalankan amanah di dalam perda tersebut. Razia Miras, salah satu wujud pihaknya dalam menjalankan Perda tersebut. Ia meyakini realisasi dari salah satu poin yang berbunyi larangan Miras efektifnya pada Tahun 2015 mendatang.

“Benar, kalau mengacu pada salah satu poin di perda tersebut tentang Larangan Peredaran Miras, Tahun 2015 Kota Tangsel harus bebas Miras. Kenapa 2015, karena sosialisasinya dilakukan selama satu tahun,” kata Azhar Syam’un kepada trustkota.com, hari ini.

Menurutnya, pemberantasan minuman keras selama ini terus dilakukan pihaknya. Selain mengacu pada poin larangan peredaran miras di Perda tersebut, pelaksanaan pemberantasan Miras di Kota Tangsel juga mengacu pada  Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 yang berisi peraturan pengendalian penjualan miras.

“Bunyi dalam Perpres tersebut, larangan peredaran miras disesuaikan dengan budaya lokal. Dimana intinya, pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengatur lebih lanjut keberadaan Miras. Poin di salah satu Perda Penyelenggaraan Perizinan dan Pendaftaran Usaha dan Perdagangan tak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi,” ungkap Azhar.

Peredaran Miras Ilegal
Peredaran Minuman Keras diberbagai tempat di Kota Tangerang Selatan (Tangsel), ilegal. Hal tersebut menyusul adanya penegasan bahwa Pemkot Tangsel tak pernah mengeluarkan izin untuk peredaran Miras.

“Setahu saya, tidak pernah ada izin untuk peredaran Miras di Tangsel. Untuk itu adanya poin larangan peredaran miras di salah satu Perda yang disahkan DPRD dan Pemkot untuk menindaklanjuti hal itu,” ungkap Azhar.

Terkait larangan peredaran miras itu, Azhar menambahkan, para pelanggarnya akan dikenakan sanksi hukuman penjara selama 6 bulan dan denda Rp 50 juta.

“Sanksi adminsitratifnya berupa pencabutan izin usaha atau penutupan permanen,” tambah Azhar.

Ia juga meyakini seluruh tempat hiburan, minimarket yang menjual minuman beralkohol di atas 0,5 persen tak memiliki izin dari pemerintah daerah.

“Kalaupun ada tempat yang mengaku memiliki izin dari pusat, harusnya dari pemerintah daerah dahulu. Bunyi Perpres Nomor 74 Tahun 2013, diatas jelas, mengembalikan kepada pemerintah untuk soal peredaran Miras,” jelas Azhar. (dri)