Disnaker Kota Tangerang Lemah Dalam Penegakan Aturan

Disnaker Kota Tangerang Lemah Dalam Penegakan Aturan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Disnaker Kota Tangerang Lemah Dalam Penegakan Aturan, Berita119

Disnaker Kota Tangerang Lemah Dalam Penegakan Aturan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Disnaker Kota Tangerang Lemah Dalam Penegakan Aturan, 119, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Disnaker Kota Tangerang Lemah Dalam Penegakan Aturan

aksi disnaker

TANGERANG, TRUSTKOTA – Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kota Tangerang, dianggap tidak tegas dalam menerapkan sanksi terhadap perusahan-perusahan yang melanggar aturan ketenaga kerjaan.

Demikian diungakpakan oleh puluhan buruh yang tergabung dalam Gabungan Buruh Serikat Independen (GBSI) Tangerang Raya, saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Kantor Disnaker Kota Tangerang, Selasa (13/01/2014).

“Disnaker adalah lembaga yang harus menegakan norma-norma perburuhan dan Undang-undang ketenagakerjaan, tetapi dalam prakteknya Disnaker Kota Tangerang selama ini tidak mampu melaksanakan amanat Undang-undang tersebut,” kata Kokom Komalawati Sekretaris umum DPC GSBI Tangerang Raya, dalam press realesnya, Selasa (13/01/2015).

Menurutnya, saat ini masih banyak perusahaan di Kota Tangerang yang melakukan pelanggaran. Namun, tidak ada tindakan tegas dari Disnaker Kota Tangerang terhadap perusahan yang melanggar aturan.

Masih kata Kokom, Disnaker juga dinilai tidak melakukan kontrol dan pengawasan yang maksimal terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran. Salah satu contoh PT Duta Abadi Primantara.

“Pihak Disnaker sudah melakukan pengawasan dan mengirimkan Nota Pengawasan terhadap PT Duta Abadi Primantara, tertanggal 30 Oktober 2013. Pointnya adalah bahwa PT Duta Abadi Primantara tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada UU no 13/2003 pasal 59 ayat (7) dan ayat (2), maka demi hukum menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu ( PKWTT ).  Tetapi sampai saat ini sudah lebih dari 100 buruh di PHK denga alasan putus kontrak,” paparnya.

Tegas Kokom, akibat tidak tegasnya Disnaker dalam menerapkan sanksi terhadap perusahan-perusahan yang melanggar aturan, membuat pengusaha nakal tidak jera untuk melakukan pelanggaran.

“Dengan sikap Dinas yang seperti ini maka yang akan dirugikan adalah buruh. Dalam hal ini Dinas adalah merupakan pihak yang ikut serta melakukan pelanggaran dalam pelanggaran dan perampasan hak normative buruh,” tegasnya.

Lebih jauh Kokom, bukan hanya Disnaker yang tidak serius menangani perburuhan, namun Walikota Tangerang juga tidak melakukan kontrol atas kinerja Disnaker. Walikota akan bereaksi ketika ada buruh yang melakukan pengaduan saja. Padahal, setiap nota pengawasan ditembuskan ke Walikota.

“Tuntutan kami adalah, segera selesaikan semua kasus perburuhan yang terjadi di Kota Tangerang, khususnya diperusahaan tempat anggota GSBI bekerja. Selain itu, berikan sanksi yang tegas kepada pengusaha yang melakukan pelanggaran atas Undang-undang Ketenagakerjaan,” tandasnya. (Rls/RIZ)