Dishubkominfo Kelola Tarif Retribusi Secara Transparan

Dishubkominfo Kelola Tarif Retribusi Secara Transparan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Dishubkominfo Kelola Tarif Retribusi Secara Transparan, Berita540

Dishubkominfo Kelola Tarif Retribusi Secara Transparan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Dishubkominfo Kelola Tarif Retribusi Secara Transparan, 540, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Dishubkominfo Kelola Tarif Retribusi Secara Transparan

Kendaraan tengah melakukan uji KIR di Dishubkominfo Tangsel (Foto: Herman)
Kendaraan tengah melakukan uji KIR di Dishubkominfo Tangsel (Foto: Herman)

TRUSTKOTACOM – Untuk menuju tata kelola pemerintahan yang baik, pengujian kendaraan bermotor merupakan salah satu langkah yang strategis dalam pengembangan dan peningkatan pelayanan publik. Dengan transparansi pengelolaan tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor. Di samping tidak ada lagi keluhan dari masyarakat.

Demikian dikatakan, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Kota Tangerang Selatan, Mursan Sobari kepada TrustKotaCom di Serpong, Kota Tangsel. Kata dia, Dishubkominfo Kota Tangsel sebagai institusi, memiliki kewenangan dalam menetapkan laik jalan kendaraan bermotor.

Dengan melakukan langkah-langkah, seperti kemudahan mutu pelayanan dengan melakukan pengujian memakai sistem drive thru. Meningkatkan kenyamanan, dengan menyiapkan ruang tunggu yang representatif dan standar pelayanan dengan membangun sistem manajemen mutu ISO 9001-2008.

Di samping melakukan survai indek kepuasan masyarakat yang dipasang pada loket pembayaran. Begitu juga dengan, meningkatkan transparansi biaya uji melalui papan informasi, penyebaran brosur, media cetak, elektronik maupun website.

“Kami tidak mau menutup-nutupi dan harus transparan terhadap biaya uji kendaraan bermotor. Dengan demikian, masyarakat tidak lagi ada tanda tanya masalah biaya yang dikeluarkan,” ujarnya.

Untuk mensukseskan program tersebut kata dia, pemerintah perlu dukungan semua pihak dan partisipasi masyarakat. Diharapkan, masyarakat melakukan pengujian kendaraan bermotor, mengurus uji keur kendaraan bermotor langsung, atau tanpa menggunakan pihak ketiga.

“Kami berharap masyarakat langsung melakukan uji kendaraan atau keur dan jangan memakai biro jasa. Hal ini untuk menghindari biaya tambahan, di luar biaya resmi yang telah ditetapkan pemerintah,” terangnya. “Partisipasi dan kritik masyarakat sangat kami harapkan. Hal tersebut untuk bisa meningkatkan kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor,” pungkasnya. (Shn)