Direktur Irama Gemilang Lestari Akui Menunggak BPHTB ke Dispenda

Direktur Irama Gemilang Lestari Akui Menunggak BPHTB ke Dispenda, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Direktur Irama Gemilang Lestari Akui Menunggak BPHTB ke Dispenda, Berita466

Direktur Irama Gemilang Lestari Akui Menunggak BPHTB ke Dispenda, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Direktur Irama Gemilang Lestari Akui Menunggak BPHTB ke Dispenda, 466, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Direktur Irama Gemilang Lestari Akui Menunggak BPHTB ke Dispenda

Salah satu bangunan pabrik di kawasan Industri Irama Gemilang.
Salah satu bangunan pabrik di kawasan Industri Irama Gemilang.

 PTRUST TIGARAKSA - Terkait adanya dugaan pengggelapan BPHTB oleh PT. Irama Gemilang Lestari, Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Tangerang, tidak akan tinggal diam. Dispenda akan melakukan kroscek atas pajak BPHTB perusahaan yang mengaku pengembang kawasan industri tersebut.

“BPHTB sudah disetorkan ke Dispenda tapi belum semua,” jawab Sobirin Direktur PT. Irama Gemilang Lestari, saat ditanya apakah kewajiban BPHTB sudah diselesaikan ke Dispenda Kabupaten Tangerang.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Kabupaten Tangerang Soma Atmaja mengatakan, akan melakukan kroscek atas kewajiban BPHTB perusahaan tersebut. “Coba nanti saya kroscek dulu,” tegasnya.

Seperti diketahui, perusahan yang berlokasi di Kampung Ciakar, Desa Cileles, Kabupaten Tangerang itu, diduga banyak menabrak aturan terutama mengenai perizinan. Dinas Tata Ruang Kabupaten Tangerang juga sempat menyegel kantor perusahaan tersebut.

Kepala Bidang (Kabid) Perizinan Yudi mengatakan, jika dia merupakan pengembang kawasan industri atau pergudangan dia tidak boleh menjual tanah saja atau kavling.

” Seharusnya perusahaan tersebut melakukan pembangunan sendiri baru menjualnya. Tidak boleh penggembang kawasan menjual tanah saja lalu bangunannya konsumennya yang membangun. Izin Mendirikan Bangunan (IMB), nya harusnya induk yakni milik pengembang kawasan, lalu nanti konsumen tinggal memecahnya,” kata Yudi. (dik/red)