Diduga serobot tanah wakaf, Pemkab Lebak Diminta Kembalikan Legalitas Lahan

Diduga serobot tanah wakaf, Pemkab Lebak Diminta Kembalikan Legalitas Lahan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Diduga serobot tanah wakaf, Pemkab Lebak Diminta Kembalikan Legalitas Lahan, Berita658

Diduga serobot tanah wakaf, Pemkab Lebak Diminta Kembalikan Legalitas Lahan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Diduga serobot tanah wakaf, Pemkab Lebak Diminta Kembalikan Legalitas Lahan, 658, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Diduga serobot tanah wakaf, Pemkab Lebak Diminta Kembalikan Legalitas Lahan

Warga ketika membongkar plang yang menandakan tanah milik inventaris Pemkab
Warga ketika membongkar plang yang menandakan tanah milik inventaris Pemkab

LEBAK,TRUSTKOTA- Sejumlah warga Kampung Kebon Kopi, Kelurahan Muara Ciujung Timur, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, mendatangi Sekolah Dasar Negeri (SDN) 8 Muara Ciujung Timur yang berlokasi di Jalan KH Atim II Kampung Kebon Kopi Sukamaju, Sabtu (9/5). Kedatangan warga untuk menyampaikan pemberitahuan kepada pihak sekolah, bahwa warga akan mencabut plang papan nama yang bertuliskan “Tanah Inventaris Pemerintah Kabupaten Lebak”.

Pasalnya, lahan seluas 886 M2 yang diwakafkan (Hibah) warga setempat dengan bukti sertifikat hibah/wakaf nomor sertifikat 10.02.01.18.1.00493 yang diterbitkan pihak Badan Pertanahan Nasionan (BPN) Kabupaten Lebak, pada 6 Oktober 1993 diperuntukan untuk lahan sekolah Madrasah Diniah, namun dalam perkembangannya selama beberapa tahun kedepan berdiri bangunan gedung SDN 15 Muara Ciujung Timur untuk menumpang di tanah wakaf yang sudah di wakafkan ke pihak Sekolah Madrasah Diniyah Awwaliah (SMDA) Nurul Uqba,pada waktu itu SDN 10 Muara Ciujung Timur dan saat ini berubah menjadi SDN 8 Muara Ciujung Timur.

Ketua RW 19 Kampung Kebon Kopi Fadil Khalid Mengatakan,tanpa sepengetahuan warga,dengan terbit sertifikat atas nama Pemkab Lebak pada lahan tersebut,dengan nomor sertifikat 28.03.01.18.4.00030, seluas 862 M2 yang diterbitkan pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Lebak pada 08 Agustus 2006.

“Kami akan meminta pihak BPN Lebak untuk memblokir atau menarik sertifikat
tersebut yang diterbitkan BPN dan tidak boleh ada dua sertifikat disatu lahan,ujarnya.

Warga meminta pada Pemkab Lebak agar mengembalikan legalitas lahan wakaf/hibah ke semula,dan tidak mengganggu aktifitas KBM.Lahan itu diperuntukan Madrasah Diniah karena kami menilai penerbitan sertifikat atas nama pemerintah daerah itu, bentuk penyerobotan lahan wakaf warga, kata Ketua RW 19, Fahdi Khalid,

Menurutnya, warga tidak akan mengganggu kegiatan belajar mengajar (KBM), akan tetapi bila persoalan sertifikat ganda tidak segera diselesaikan dan tidak ada kejelasan legalitas kepemilikan yang dikembalikan kepada warga selaku pemberi hibah/wakaf, maka warga terpaksa akan membongkar gedung SDN 8 Muara Ciujung Timur yang memang sejak awal menumpang di lahan wakaf warga untuk madrasah.

“Agar polemik di masyarakat tidak terus berkembang, kami tegaskan kepada
pihak BPN untuk memblokir sertifikat yang diterbitkan atas nama pemerintah daerah kabupaten Lebak,”jelasnya.

Sementara, Hidayat, salah seorang guru mewakili Kepala Sekolah SDN 8 Muara Ciujung Timur membenarkan pihaknya kedatangan sejumlah warga setempat yang menyampaikan bahwa sertifikat lahan sekolah terdapat dua sertifikat kepemilikan.Waktu warga datang memang kepala sekolah tidak ada, warga menyampaikan akan mencabut plang yang dipasang pihak pemerintah daerah, insya allah kami yakin KBM tidak akan terganggu, papar nya secara singkat.

Lebih lanjut H.Andri salah satu ahli waris pemberi hibah mengatakan, bahwa sejak beredar nya sertifikat yang diatas namakan oleh Pemerintah daerah yakni sebagai Inventasi lahan sekolah SDN 8 pihak nya sangat menyesalkan atas tindakan BPN yang terlalu gegabah menerbitkan sertifikat baru atas nama Pemkab Lebak, padahal jelas-jelas keberadaan sertifikat wakaf/hibah lebih dulu diterbitkan,lantas apa alasan BPN dengan menerbitkan sertifikat baru tersebut.Kami para ahliwaris ingin agar BPN mengembalikan hak wakaf yang diberikan ahli waris terhadap Madrasah Diniah,dan segera melakukan pemblokiran terhadap sertifikat yang terbit atas nama Pemerintah Daerah,”pungkasnya. (Riz)

HipnoGasm 250 x 250

Berita Terkait