Diduga Cemari Lingkungan, Warga Cikupa Laporkan Pabrik Coklat ke Polda Banten

Diduga Cemari Lingkungan, Warga Cikupa Laporkan Pabrik Coklat ke Polda Banten, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Diduga Cemari Lingkungan, Warga Cikupa Laporkan Pabrik Coklat ke Polda Banten, Berita261

warga RT 8/2 Desa Telagasari, Kecamatan Cikupa melaporkan pabrik coklat ke Polda Banten.(ist)
warga RT 8/2 Desa Telagasari, Kecamatan Cikupa melaporkan pabrik coklat ke Polda Banten.(ist)

 

TRUST TANGERANG – Ceceran tanah merah bercampur lumpur yang mengakibatkan belasan pengendara sepeda motor terjungkal, di ruas Jalan Raya Otonom Cikupa – Pasar Kemis, berbuntut panjang.

Warga yang geram dengan ulah perusahaan tersebut berencana melaporkan ke Polda Banten, dengan dugaan tindak pidana pencemaran dan pengerusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT FEDERAL FOOD INTERNUSA (FFI).

Koordinator aksi warga Desa Telagasari, Iwan Setiawan (40), mengaku aksi ini dilakukan sebagai bentuk kekecewan warga terhadap sikap perusahaan pengolahan Coklat tersebut. Lantaran membiarkan tanah merah berceceran hingga menyebabkan ruas jalan menjadi licin dan menyebabkan kecelakaan lalulintas.

Dalam suratnya, Iwan Setiawan yang berdomisili di Desa Telaga Sari RT 08 RW 02 itu, meminta perlindungan hukum kepada Kapolda Banten terkait permasalahan yang sedang dialami oleh warga Desa Telaga Sari, dengan adanya dugaan tindak pidana Pencemaran atau perusakan lingkungan yang dilakukan oleh PT FFI.

Iwan yang merupakan tokoh masyarakat setempat menceritakan, dugaan tindak pidana pencemaran atau pengerusakan lingkungan itu berawal saat PT. FEDERAL FOOD INTERNUSA berencana membangun pabrik dengan cara membeli lokasi tanah dan melakukan pematangan lahan di lokasi yang berada di kawasan Industri Desa Telaga Sari pada bulan Oktober 2020.

Diduga aktifitas pematangan lahan untuk pabrik tersebut tidak memiliki izin legalitas UKL/UPL. Bahkan, alat berat kontruksi yang beroperasi di lahan proyek diduga menggunakan bahan bakar solar bersubsidi (bbm illegal).

“Dalam pelaksanaan proyek pembangunan pabrik berdampak menimbulkan kerawanan keselamatan berkendaraan dan menimbulkan kemacetan. Ceceran tanah urugan berjatuhan di jalan raya dan ketika terjadi hujan menjadi lumpur, sehingga banyak korban pengguna jalan yang memakai sepeda motor terjatuh dikarenakan jalan raya menjadi licin,” tutur Iwan dalam suratnya, Sabtu (31/10/2020)

Menurut Iwan, dampak dari proyek pengurugan lahan tersebut lingkungan sekitar menjadi tercemar. Kata dia, para warga pernah datang ke lokasi proyek untuk meminta pertanggungjawaban dan solusi dari pihak perusahaan, namun sampai saat ini keluhan warga tak pernah digubris.

“Dengan adanya hal ini, kami selaku masyarakat awam hukum memiliki hak untuk mencegah pencemaran atau perusakan lingkungan hidup dan kami merasa dirugikan oleh pihak perusahaan,” terangnya.

Surat pelaporan yang juga ditembuskan kepada Kapolresta Tangerang, Bupati Tangerang, Kasat Pol PP Kabupaten Tangerang, dan muspika setempat itu, juga turut mencatumkan pasal-pasal pencemaran lingkungan beserta denda dan sanksinya sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Perda Kabupaten Tangerang Nomor 02 Tahun 2010 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan. (Tmn/ang)

www.trustkota.com