Diduga Ada Dana Rp 3 Milyar di Rekening Akil Dari Pemilukada Kota Tangerang

Diduga Ada Dana Rp 3 Milyar di Rekening Akil Dari Pemilukada Kota Tangerang, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Diduga Ada Dana Rp 3 Milyar di Rekening Akil Dari Pemilukada Kota Tangerang, Berita116

Diduga Ada Dana Rp 3 Milyar di Rekening Akil Dari Pemilukada Kota Tangerang, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Diduga Ada Dana Rp 3 Milyar di Rekening Akil Dari Pemilukada Kota Tangerang, 116, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Diduga Ada Dana Rp 3 Milyar di Rekening Akil Dari Pemilukada Kota Tangerang

Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi.
Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi.

TRUSTKOTACOM – Surat dugaan suap sengketa  Pemilukada Kota Tangerang, yang masuk ke rekening Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) non aktif, Akil Mochtar  senilai Rp 3 miliar yang dikirimkan oleh Pengamat Politik dan Sosial Universitas Muhammadiyah Tangerang (UMT), Ibnu Jandi,  diteriima langsung oleh Reni, Staf KPK di Jakarta.

“Surat aduan itu sudah saya kirim lansung dan diterima oleh saudari Reni, staff KPK,” kata Ibnu Jandi sembari menunjukkan tanda bukti  penerimaan surat pengaduan itu.

Di dalam surat tersebut, Ibnu Jandi yang juga Direktur Lembaga Kebijakan Publik mengatakan, bahwa ada dugaan perguliran dana seniai Rp 3 Miliar ke rekening Akil Mochtar yang diduga dilakukan oleh Pasangan Calon tertentu Peserta Pemilukada Kota Tangerang 2013.

Modusnya yaitu  menggunakan broker atau kurir mantan Anggota DPR-RI yang berinisial “EJ”. Dan dana itu sendiri berasal dari arisan para Kontraktor atau pengusaha yang diduga diprakarsai oleh salah seorang oknum Pejabat setingkat Kepala Dinas Pemda Kota Tangerang yang berinisial “KSD”.

Tujuannya tidak lain  supaya MK menyetujui hasil Pemilukada Kota Tangerang 2013 yang saat ini sedang dipersidangkan di MK. Selain itu di dalam surat tersebut, Ibnu Jandi juga melaporkan  dugaan suap kepada Oknum Hakim DKPP. Pasalnya sidang itu dilakukan pada saat menjelang hari raya Idul Fitri 1434 H yang merupakan hari  libur nasional.

“Kalau melihat hasil sidangnya pada tanggal 6 Agustus 2013 tidak lazim dan seakan dipaksakan. Mengingat pada tanggal 5-7 Agustus itu merupakan hari  cuti bersama,” kata Ibnu Jandi. Sehingga hasil sidang tersebut patut dicurigai,” kata Jandi lagi.

Apalagi, tambah Jandi,  keputusan DKPP yang merupakan lembaga etika itu melebihi kapasitas, yaitu memberikan hak konstitusi kepada pasangan calon nomor urut 4, Marju Kodri-Gatot Suprijanto dan pasangan calon nomor urut 5, Arier R Wismansyah-Sachrudin yang tidak lolos sebagai peserta pemilukada Kota Tangerang.

“Inilah yang patut dicurigai. Ada apa DKPP kok berbuat seperti itu,” tambah Jandi.

Hal itu dibenarkan oleh Ketua KPUD Kota Tangerang, Syafril Elain. Seharusnya sidang etika itu bisa dilakukan pada hari biasa. Tapi kenapa dilakukan pada hari libur nasional, bila memang tidak ada pesanan.

“Dari prosesnya saja sudah tidak lazim. Tapi kami tidak bisa menolak karena waktu itu setengah dipaksakan,” kata dia.

Seperti diketahui, sengketa Pemilukada Kota Tangerang saat ini masih bergulir di sidang MK. Bahkan, satu hari (1 Oktober)  sebelum Ketua MK non-aktif, Akil Mochtar di tangkap oleh KPK pada 2 Oktober 2013 lalu, MK telah mengeluarkan putusan sela pada sidang  sengketa Pemilukada Kota Tangerang, dengan meminta KPU Provinsi Banten  melakukan verifikasi kepada partai Hanura yang diduga mengusung dua pasangan calon, yaitu nomor urut 1 Harry Mulya Zein-Iskandar Zulkarnain dan pasangan nomor urut 4 Achmad Marju Kodri-Gatot Supridjanto.

Selain itu, KPU Provinsi Banten juga  diminta melakukan tes kesehatan kepada pasangan calon nomor urut 4 . Mengingat saat Pemilukada berlansung, pasangan nomor urut 4 tidak melakukan tahapan tersebut.

Adapun substasi gugatan yang di sampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1, Harry Mulya Zein-Iskandar Zulkarnaen dan pasangan nomor urut  2, Abdul Syukur Hilmi Fuad yaitu menolak keputusan Dewan Kehormatan  Pelaksana Pemilu (DKPP) yang  mengembalikan hak konstitusi pasangan nomor urut 4, Ahmad Marju Kodri (AMK) – Gatot Suprijanto (GS) dan pasangan nomer 5, Arief R Wismanysah – Sachrudin mengikuti pemilukada Kota Tangerang.

Pasalnya, di dalam tahapan sebelumnya,KPUD Kota Tangerang tidak meloloskan pasangan nomor urut 4 dan 5  karena diniali tidak memenuhi pesyaratan administrasi. Sedangkan 3 pasangan  yang lolos yaitu hanyalah nomor urut 1 Harry Mulya Zein-Iskandar Zulkarnaen, nomor urut 2 (Abdul Syukur-Hilmi Fuad) dan nomor urut 3 (TB Deddy S Gumelar-Suratno Abubakar). (ges)