Dewan : Jangan Anarkis, Gugat Saja Hasil Pilkades ke Pengadilan

Dewan : Jangan Anarkis, Gugat Saja Hasil Pilkades ke Pengadilan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Dewan : Jangan Anarkis, Gugat Saja Hasil Pilkades ke Pengadilan, Berita549

Dewan : Jangan Anarkis, Gugat Saja Hasil Pilkades ke Pengadilan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Dewan : Jangan Anarkis, Gugat Saja Hasil Pilkades ke Pengadilan, 549, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Dewan : Jangan Anarkis, Gugat Saja Hasil Pilkades ke Pengadilan

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Dedi Sutardi
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Dedi Sutardi

TANGERANG TRUSTKOTA – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak di 77 Desa di Kabupaten Tangerang yang dilaksanakan pada 14 Juni 2015 lalu, hingga kini masih menyisakan persoalan.

Aksi unjuk rasa penolakan hasil Pilkades dan pengajuan pemilihan ulang pun terjadi di beberapa Desa. Pengajuan pemilihan ulang yang dilakukan para pendukung dan kandidat Kades yang kalah itu ditenggarai banyaknya temuan kecurangan.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Dedi Sutardi mengatakan, menggugat hasil Pilkades ke pengadilan lebih baik daripada bertindak anarkis.

“Ada proses hukum yang bisa ditempuh. Bagi yang tidak puas dengan hasil Pilkades, sebaiknya silahkan gugat ke PTUN,” kata Dedi Sutardi kepada Trustkota.com, Senin (22/6/2015).

Koordinator Komisi I ini menyarankan, agar para kandidat yang tidak puas dengan hasil Pilkades sebaiknya menggugat melalui jalur hukum. Sehingga, konflik Pilkades tersebut tidak melibatkan masyarakat yang ahirnya bisa menimbulkan konflik horizontal.

Menurutnya, gugatan melalui proses hukum adalah langkah tepat. Karena, jalur hukum jauh lebih elegan dan dapat menghindari tindakan-tindakan yang mengarah kepada pengerahan massa dan bisa saja merugikan semua pihak.

“Daripada mengerahkan massa yang bisa memicu aksi anarkias, lebih baik lakukan gugatan saja ke pengadilan,” tandasnya.

Politisi Partai Demokrat ini menambahkan, adanya konflik Pilkades disejumlah Desa harus dievaluasi dan pihak dari Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Pemerintahan Desa (BPMPPD) tidak tinggal diam.

“Pemdes harus tanggap dan jangan cuma ‘cuci tangan’. Kalau cuci tangan itu namanya tidak bertanggung jawab,” tandasnya. (Cun)