DBM Lebak Dinilai Tidak Becus

DBM Lebak Dinilai Tidak Becus, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, DBM Lebak Dinilai Tidak Becus, Berita599

DBM Lebak Dinilai Tidak Becus, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, DBM Lebak Dinilai Tidak Becus, 599, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, DBM Lebak Dinilai Tidak Becus

SEJUMLAH MASSA KETIKA MELANGSUNGKAN AKSI DEMO DI DEPAN KANTOR PU BINA MARGA KABUPATEN LEBAK
SEJUMLAH MASSA KETIKA MELANGSUNGKAN AKSI DEMO DI DEPAN KANTOR PU BINA MARGA KABUPATEN LEBAK

LEBAK,TRUSTKOTA- Dinas pekerjaan umum Bina marga kabupaten Lebak dinilai tidak becus menyusul banyaknya pembangunan jalan ataupun pemeliharaan dikerjakan secara asal-asalan.

Koordinator aksi, Mamik mengatakan, pihaknya menilai beberapa ruas jalan pedesaan yang baru selesai dikerjakan, sudah rusak kembali.

“Berdasarkan pantauan kamu, saya menemukan di beberapa jalan pedesaan dikerjakan secara asal-asalan, buktinya banyak jalan desa yang baru diperbaharui selang beberapa bulan kemudian sudah rusak kembali,”kata Mamik dalam aksinya di depan Kantor PU Bina marga Kabupaten Lebak, Kamis (06/08/2015).

Selain itu kata Mamik, sejumlah kegiatan yang diselenggarakan oleh dinas PU Bina Marga Kabupaten Lebak menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) perwakilan Provinsi Banten.

“Tahun 2012 BPK menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp. 500 juta, Tahun 2013 BPK menemukan kelebihan pembayaran sebesaelr Rp. 400 juta , dan pada tahun 2014 BPK juga menemukan kelebihan pembayaran sebesar Rp.1,9 Miliar,”ujarnya.

Meski pihak Dinas PU Bina Marga berkilah , masih kata Mamik, ada perbedaan dalam perhitungan yang dilakukan BPK dan Dinas tersebut yang diperkuat dengan keputusan Bupati Lebak No.606/kep.133/Adm.pemb/2014, namun dasar perhitungan yang dilakukan oleh BPk tentunya mengacy pada SOP. PU Bina marga seharusnya mengambil tindakan.

“Seharusnya dinas terkait harus menegur dan memberijan sanksi tegas terhadap perusahaan jasa konstruksi yang mengakibatkan potensi kerugian keuangan daerah dan meminta kepada pihak rekanan yang masuk daftar temuan BPK, agar mengembalikan sisa kelebihan pembayaran tersebut,”paparnya.

Terlebih, menurut Mamik, program lanjutan pembangunan tahun 2013/2014 diduga anggaran yang terserap tidak direalisasikan kepada fisik bangunan.

“Hal ini memicu kecurigaan untuk kegiatan lanjutan tahun 2015, yang dikhawatirkan kondisinya juga akan serupa,”pungkasnya.¬†(Riz)