Dana Pengadaan Sofa Kantor Sekda Lebak Senilai Rp 1,2 Miliar Dipertanyakan

Dana Pengadaan Sofa Kantor Sekda Lebak Senilai Rp 1,2 Miliar Dipertanyakan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Dana Pengadaan Sofa Kantor Sekda Lebak Senilai Rp 1,2 Miliar Dipertanyakan, Berita370

Dana Pengadaan Sofa Kantor Sekda Lebak Senilai Rp 1,2 Miliar Dipertanyakan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Dana Pengadaan Sofa Kantor Sekda Lebak Senilai Rp 1,2 Miliar Dipertanyakan, 370, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Dana Pengadaan Sofa Kantor Sekda Lebak Senilai Rp 1,2 Miliar Dipertanyakan

sejumlah mahasiswa ketika melangsungkan aksi demo di Depan kantor Bupati Lebak mempertanyakan dana pembelian sofa kantor Sekda Lebak
sejumlah mahasiswa ketika melangsungkan aksi demo di Depan kantor Bupati Lebak mempertanyakan dana pembelian sofa kantor Sekda Lebak

LEBAK,TRUSTKOTA- Proyek pengadaan gedung kantor Sekda, khususnya belanja modal pengadaan mobeuler 2 paket sofa-sofa sebesar Rp 1,2 miliar tahun anggaran 2014 dipertanyakan.

“Diduga paket kegiatan tersebut tidak dilelangkan. Karena setelah kami cek dalam website/LPSE tidak ditemukan adanya paket kegiatan tersebut. Dan kami hanya menemukan pelelangan paket kegiatan pengadaan mebeuler senilai Rp 263,5 juta saja. Lalu yang nilainya Rp 1,2 miliar untuk pengadaan barang yang sama dikemanakan? ,” Ujar Didi Marsidik dalam orasinya ketika melakukan aksi demo di halaman gedung DPRD Kabupaten Lebak, Kamis (16/4/2015) sekitar pukul 10.00 Wib‎

Dengan tidak ditemukannya kegiatan pengadaan mobeuler senilai Rp 1,2 miliar tersebut, kata Didi, pihaknya menilai bahawa kegiatan tersebut sengaja disembunyikan. Dengan demikian itu artinya, pihak pemkab telah mengabaikan UU No 14 tahun 2008 tentang transfaransi.

” Selain itu, kami juga menilai disini juga telah terjadi unsur KKN, yang direncanakan secara berjamaah oleh oknum pejabat pengguna, perencana dan pengelola paket kegiatan. Untuk kami meminta aparat penegak hukum segera menyelidikinya, ” Tandas Didi.

Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Lebak, Apipudin didampingi Kasat Pol PP Habib, ketika mnerima perwakilan pengunjuk rasa diruang rapat komisi DPRD Lebak menjelaskan, bahwa kegiatan yang ditudingkan pengunjuk rasa itu, tidak benar dan cenderung fitnah. Karena anggaran yang dimaksud sebelumnya telah dicoret di APBD Perubahan tahun anggaran 2014 lalu.

” Makanya kalau menggali data haarus yang jelas, jangan seperti ini. Ini kan bisa menimbulkan fitnah, ” Bantah Apip. (Riz)