Dugaaan Penyelewengan Dana PDAM Akan di Laporkan Ke KPK

Dugaaan Penyelewengan Dana PDAM Akan di Laporkan Ke KPK, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Dugaaan Penyelewengan Dana PDAM Akan di Laporkan Ke KPK, Berita523

Dugaaan Penyelewengan Dana PDAM Akan di Laporkan Ke KPK, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Dugaaan Penyelewengan Dana PDAM Akan di Laporkan Ke KPK, 523, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Dugaaan Penyelewengan Dana PDAM Akan di Laporkan Ke KPK

Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Ibnu Jandi, saat melakukan aksi demo seorang diri di halaman Puspemkot Tangerang.
Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Ibnu Jandi, saat melakukan aksi demo seorang diri di halaman Puspemkot Tangerang.

TRUSTKOTACOM – Direktur Lembaga Kebijakan Publik (LKP), Ibnu Jandi menduga adanya kebocoran managamen dan penyelewengan keuangan ditubuh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Benteng Kota Tangerang sebesar Rp 7 miliar, yang diperuntukan kepada Persikota sebesar Rp 6.891.300.000 dan untuk Pengcab PSSI sebesar Rp 260.800.000, pada tahun 2010 silam. Demikian disampaikannya, saat menggelar aksi demo seorang diri di depan halaman Gedung DPRD, Pemkot Tangerang.

“Saya ingin menyampaikan hasil pemeriksaan BPK-RI Provinsi Banten. Nomor 26/LPH/XVIII.SRG/12/2011. Tanggal 29 Desember 2011. Bahwasanya pinjaman kepada Persikota diduga sudah melalui persetujuan Ketua Umum Persikota, dan secara kebetulan pula dapat diduga Direktur PDAM Kota Tangerang adalah sebagai Manager Persikota,” kata Ibnu Jandi, dalam sebuah siaran pers riliesnya, Senin (22/07/2013).

Menurutnya, dari hasil BPK-RI, pinjaman tersebut pada prinsipnya telah diketahui oleh Pemerintah Kota Tangerang dan dijamin pembayarannya oleh Anggaran Pendapatan Belanda Daerah (APBD). “Hal ini apa bedanya dengan penjarahan dan cleptokrasi alias maling uang rakyat. Jika hal ini benar terjadi maka Direktur PDAM lebih baik dipenjarakan saja. Dan DPRD Kota Tangerang seharusnya peka dalam melakukan pengawasannya serta dapat menggunakan hak interpelansi sebagaimana dijamin oleh UU no 27 tahun 2009,” tegasnya.

Jandi menambahkan, kasus tersebut selanjutnya akan dilaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Padahal kasus ini sudah dilaporkan masyarakat ke Polres Metro Tangerang pada Bulan Januari 2013 lalu, namun sampai saat ini kita belum mengetahui kelanjutannya. Dan hari ini saya sampaikan masalah ini ke DPRD,  tapi tidak ada yang bisa menemui saya, karena wakil rakyat kita lebih memilih mementingkan hal lain ketimbang kepentingan rakyat. Maka kasus ini akan saya laporkan ke KPK,” pungkasnya. (ges)