Bupati Erwan Buka “Kotak Pandora” Kasus Rp200 Miliar

Bupati Erwan Buka “Kotak Pandora” Kasus Rp200 Miliar, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Bupati Erwan Buka “Kotak Pandora” Kasus Rp200 Miliar, Berita885

Bupati Erwan Buka “Kotak Pandora” Kasus Rp200 Miliar, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Bupati Erwan Buka “Kotak Pandora” Kasus Rp200 Miliar, 885, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Bupati Erwan Buka “Kotak Pandora” Kasus Rp200 Miliar

Soal Erwan Kurtubi Bupati Pandeglang
Soal Erwan Kurtubi Bupati Pandeglang

TRUSTKOTACOM – Langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang akan mengambil alih penyidikan kasus pinjaman Pemkab Pandeglang ke Bank Jabar Banten (BJB) Cabang Pandeglang, mendapat dukungan dari Bupati Erwan Kurtubi.

Erwan menegaskan, dirinya sangat mendukung langkah KPK yang akan membuka kembali kasus penggunaan pinjamanan daerah pada 2006 lalu. “Kasus pinjaman itu untuk suapnya sudah tidak ada, yang jadi masalah itu adalah penggunaannya. Namun saya sayangkan, kenapa ini terlambat. Bagaimana cara mengukur jalan, karena sudah lima kali tumpang tindih dibangun,” kata Bupati Erwan kepada wartawan di Pendopo Pemkab Pandeglang, Kamis (07/02/2013).

Menurutnya, kenapa KPK tidak dari awal menangani kasus dugaan penyimpangan penggunaan pinjaman daerah tersebut. Erwan menduga, dibukanya kembali kasus ini kemungkinan ada dorongan politik dari pihak tertentu. Dia menjelaskan, diungkapnya kembali kasus itu sangat tidak efektif. Sebab proyek pembangunan yang didanani dari pinjaman BJB sudah tumpang tindih dengan APBD.

“Kalau berbicara untuk penggunaan, saya mendukung. Kenapa nggak dari dulu diusut. Sebab kenapa, pada saat diwacanakan pinjaman ke BJB, saya dan Pardjiyo Sukamto (Kepala Dinas Pengelola Keuangan Pendapatan dan Aset Pandeglang, red) yang menolaknya,” tegas mantan Wakil Bupati Pandeglang saat kepemimpinan Bupati Ahmad Dimyati Natakusumah ini.

Lanjut Bupati Erwan, penolakannya atas pinjaman itu dia lakukan. Karena takut akan terjadi manipulasi oleh pihak tertentu. Kata dia, meski belum sempat diperiksa atas kasus tersebut, dirinya sempat dijadikan sebagai tersangka. Menurutnya, setiap orang yang menjadi tersangka dalam perkara hukum, seharusnya melalui pemeriksaan terlebih dahulu.

“Namun, karena ada pressure politik dari pihak yang ingin selamat dari jeratan hukum, akhirnya saya dijadikan tersangka dalam kasus ini. Akibat pressure politik saya pernah dijadikan tersangka dan akhirnya di- SP3. Allah mah moal lulungu (Allah tidak tidur, red), Allah mah maha tahu,” ungkapnya.

Sementara, Sekretaris Jenderal Forum Komunikasi Lembaga Swadaya Masyarakat (Sekjen FK-LSM) Kabupaten Pandeglang, Aap Aptadi mengaku sangat mendukung sikap tegas Bupti Erwan yang meminta KPK kembali mengusut kasus pinjaman Rp200 miliar.
Menurutnya, berdasarkan Undang-Undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun kerugian negara telah dikembalikan namun tidak bisa menghentikan proses hukum.

“Saya sangat mendukung langkah KPK dan sikap bupati. Jangan sampai kasus yang telah merugikan keuangan daerah ini dipetieskan begitu saja. Bila memang proses hukumnya belum selesai, maka usut  hingga tuntas,” tegas Aap.

Aap berharap, KPK bias mengusut tuntas dugaan korupsi penggunaan dana pinjaman daerah senilai Rp200 miliar itu. Sebab, sejak kasus itu muncul pada 2006, hingga kini penanganannya belum jelas.

“Untuk kasus suap sudah selesai dan berketapan hokum dengan menghukun mantan Ketua DPRD Pandeglang HM Acang, Wakil Ketua DPRD Wadudi dan Kasi Perkreditan BJB Cabang Pandeglang, Dendi Darmawan. Kasus ini baru selesai pada tahap suap dalam proses pinjaman. Tetapi pada penggunaan dana, belum tuntas. Masyarakat sangat menantikan episode terbaru kasus yang diduga melibatkan para petinggi di Kabupaten Pandeglang ini,” pintanya.

Lanjut Aap, hingga saat ini aktor besar dibalik kasus yang terjadi pada saat kepemimpinan Bupati Ahmad Dimyati Natakusumah, masih bebas berkeliaran dan tanpa sedikit pun tersentuh hukum.  Menurut Aap lagi, jangan sampai hukum hanya membidik tersangka-tersangka kecil yang perannya tidak begitu vital dalam penggelontoran dana pinjaman tersebut.

“Jangan sampai hanya tersangka penerima suap yang hanya dihukum, tetapi pemberi suap dan aktor yang memiliki wewenang dalam penggunaan dana pinjaman itu tidak tersentuh hukum. Aparat penegak hukum harus kembali membuka “kotak Pandora” yang lama ditutupi oleh kepentingan politik penguasa,” pungkas mantan anggota DPRD Banten ini. (Ruk)

Topik Terkait

# Kasus bank bjb.
HipnoGasm 250 x 250

Berita Terkait