Bupati Erwan Bantah Ikut “Bermain” di Rancecet

Bupati Erwan Bantah Ikut “Bermain” di Rancecet, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Bupati Erwan Bantah Ikut “Bermain” di Rancecet, Berita390

Bupati Erwan Bantah Ikut “Bermain” di Rancecet, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Bupati Erwan Bantah Ikut “Bermain” di Rancecet, 390, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Bupati Erwan Bantah Ikut “Bermain” di Rancecet

Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi
Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi

TRUSTKOTACOM – Bupati Pandeglang, Erwan Kurtubi menegaskan dirinya tidak pernah membuat kesepakatan apapun dengan pengusaha penambangan pasir besi di  Kampung Rancecet, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang seperti yang dituduhkan massa dari Gerakan Mahasiswa Penduli Lingkungan (Gempal) dalam aksi unjuk rasanya, Rabu (20/02/2013) lalu.

Menurut Erwan, tuduhan yang dilontarkan pengunjuk rasa itu sangat tidak mendasar dan mengarah pada fitnah. “Saya tegaskan, saya tidak pernah ada komitmen dengan pengusaha pasir besi. Jika tidak percaya, silahkan cek, apakah saya punya komitmen dengan pengusaha atau tidak,” bantah Bupati Erwan melalui surat yang dikirim ke Bagian Pemberitaan Humas Setda Pandeglang, Kamis (21/02/2013).

Erwan juga menambahkan, dirinya belum pernah mengeluarkan izin eksplorasi pertambangan pasir besi di Rancecet. Dia menjelaskan, jika para pengusaha ingin mendapatkan izin, maka salah satu syaratnya yakni hasil tambang harus melalui laut. Sebab berdasarkan perhitungan unsur Muspida, lanjutnya, pengangkutan hasil tambang melalui darat akan lebih banyak berdampak mudarat dibandingkan manfaatnya.

“Saya tidak akan tebang pilih. Jika keberadaan pengusaha tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, saya tidak akan keluarkan izin. Sebab selama ini belum ada manfaat bagi masyarakat maupun pemerintah daerah,” tegasnya.

Dirinya beralasan, belum dikeluarkannya izin tersebut berdasar pada aspek sosial, dampak kerusakan infrastruktur jalan dan lainnya. Bahkan Erwan berjanji akan selalu berada di belakang rakyat demi membela kebenaran. “Saya selalu siap berada dibelakang rakyat, dan saya siap mempertaruhkan jabatan demi rakyat,” pungkas Bupati Erwan.

Sebelumnya, dua kelompok massa berbeda menggelar aksi unjuk rasa, Rabu (20/2). Dua kelompok massa itu adalah Gempal yang berunjuk rasa di depan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) dan Pendopo Pemkab Pandeglang. Sementara satu kelompok massa lainnya berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) UNMA Pandeglang yang berunjukrasa di depan kantor Dinas Pekerjaan Umum (DPU) dan Pendopo Pemkab Pandeglang.

Gempal mengkritisi dugaan adanya kongkalikong antara Bupati Pandeglang, BPPT, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Dinkop dan UMKM) dalam pemberian izin pasir besi pada koperasi bodong di Kampung Rancecet, Desa Rancapinang, Kecamatan Cimanggu, Kabupaten Pandeglang.

Massa yang terlebih dahulu berunjuk rasa di depan BPPT itu kemudian bergeser ke depan Pendopo Pemkab Pandeglang. Selanjutnya massa berorasi di Tugu Jam Alun-alun. Kemudian, satu  persatu  mereka berorasi menuntut agar koperasi bodong yang beroperasi dengan mengatasnamakan Izin Penambangan Rakyat (IPR) untuk dicabut.

Apalagi koperasi ini justru bekerjasama dengan perusahaan besar untuk penambangan pasir besi di Rancecet. “Salah satu bukti itu adalah adanya alat berat yang beroperasi di Rancecet. Bagaimana mungkin IPR menggunakan alat berat,” kata Bambang, salah seorang pengunjuk rasa.

Bambang juga mengatakan, koperasi bodong yang bekerjasama dengan pengusaha, ternyata keberadaannya tidak jelas. Itu artinya, pemerintah daerah telah lalai dan membiarkan adanya eksploitasi kerusakan alam di wilayah Pandeglang.

“Bupati, BPPT, Distamben dan Dinas Koperasi saling lempar tanggungjawab. Ini semakin membuktikan sebenarnya ada dugaan kongkalikong dan dugaan suap diantara mereka. Bila memang tidak ada, bupati harusnya bisa bersikap tegas dan menindak kepala BPPT, Distamben dan Dinas Koperasi  dan UKM,” katanya. (yar)

HipnoGasm 250 x 250

Berita Terkait