BSH Tolak Jawaban Pemkot Tangerang di Persidangan

BSH Tolak Jawaban Pemkot Tangerang di Persidangan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, BSH Tolak Jawaban Pemkot Tangerang di Persidangan, Berita970

BSH Tolak Jawaban Pemkot Tangerang di Persidangan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, BSH Tolak Jawaban Pemkot Tangerang di Persidangan, 970, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, BSH Tolak Jawaban Pemkot Tangerang di Persidangan

Suasana Persidangan.
Suasana Persidangan.

TRUSTKOTACOM – Sidang lanjutan gugatan PT. Billy Sinar Pratama (BSP), terkait pembongkaran papan reklame secara paksa oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang dan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, kembali digelar, Selasa (01/10/2013).

Dihadapan majelis hakim pimpinan Busteri, kuasa hukum penggugat PT BSP, Sabeni menyatakan menolak isi replik Pemkot Tangerang, lantaran telah menggunakan Peraturan Menteri Pekerjaan umum (Permen PU) tahun 2010.

“klien kami telah melakukan perpanjangan ijin pada tahun 2011. Dan, itu sudah diberikan ijin, bahkan serah terima tanah pun dilayani. Artinya, disini ada Kontribusi. Permen PU tahun 2010 yang selalu jadi masalah. Makanya biar majelis hakim yang mempertimbangkan, bahwa pembongkaran itu sesuai Permen PU atau tidak,” tegasnya.

Menurutnya, Pihak BSH, telah membayar kewajibannya, seperti membayar pajak sebesar Rp. 35 juta dan pajak tanah sebesar 675 ribu.

“Kami punya buktinya. Seharusnya, ada pemberitahuan terlebih dahulu tentang Permen PU tahun 2010 jika tidak bisa diperpanjang,” tukasnya.

Sementara, Kuasa Hukum Pemkot Tangerang, Diah Ruri Salaswati meminta majelis hakim memberikan waktu sampai tanggal 10 Oktober, agar pihaknya bisa mempelajari terlebih dahulu isi jawaban yang dilayangkan pihak penggugat.

“Tanggal 10 Kami siap. Tetap pada prinsipnya bahwa Pemkot Tangerang sudah melakukan sesuai prosedur dan ada payung hukumnya. Saya juga yakin sepenuhnya majelis hakim akan selalu objektif,” pungkasnya.

Pemkot Tangerang digugat Rp 1 miliar oleh PT BSP karena diduga telah merobohkan plang reklame milik perusahaan jasa periklanan tersebut, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Penggugat merasa dirugikan, karena reklame billboard miliknya di Jalan Jenderal Sudirman, Modernland, Kota Tangerang, dibongkar paksa oleh Satpol PP Kota Tangerang dan Provinsi Banten pada 6 Juli 2013 lalu.

Akibat pembongkaran sepihak itu, penggugat mengklaim telah merugi secara materiil sebesar Rp 400 juta dan merugi secara immateriil sebesar Rp 1 miliar.

Sedianya, papan billboard milik PT BSP sudah berdiri sejak lima tahun yang lalu di Jalan Jenderal Sudirman, Modernland, Kota Tangerang.

Pada awal tahun 2011 lalu, perusahaan tidak bisa memperpanjang izin, meski sudah melayangkan surat perpanjangan tertulis maupun lisan. Penggugat mensinyalir hal itu berlatarbelakang persaingan bisnis

Seperti diketahui, Pemkot Tangerang digugat Rp 1 miliar oleh PT BSP karena diduga telah merobohkan plang reklame milik perusahaan jasa periklanan tersebut, tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.

Penggugat merasa dirugikan, karena reklame billboard miliknya di Jalan Jenderal Sudirman, Modernland, Kota Tangerang, dibongkar paksa oleh Satpol PP Kota Tangerang dan Provinsi Banten pada 6 Juli 2013 lalu.

Akibat pembongkaran sepihak itu, penggugat mengklaim telah merugi secara materiil sebesar Rp 400 juta dan merugi secara immateriil sebesar Rp 1 miliar.

Sedianya, papan billboard milik PT BSP sudah berdiri sejak lima tahun yang lalu di Jalan Jenderal Sudirman, Modernland, Kota Tangerang.

Pada awal tahun 2011 lalu, perusahaan tidak bisa memperpanjang izin, meski sudah melayangkan surat perpanjangan tertulis maupun lisan. Penggugat mensinyalir hal itu berlatarbelakang persaingan bisnis. ((k6/ges)