BLHD Kabupaten Tangerang Pidanakan Dua Pabrik Pencemar Lingkungan

BLHD Kabupaten Tangerang Pidanakan Dua Pabrik Pencemar Lingkungan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, BLHD Kabupaten Tangerang Pidanakan Dua Pabrik Pencemar Lingkungan, Berita166

BLHD Kabupaten Tangerang Pidanakan Dua Pabrik Pencemar Lingkungan, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, BLHD Kabupaten Tangerang Pidanakan Dua Pabrik Pencemar Lingkungan, 166, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, BLHD Kabupaten Tangerang Pidanakan Dua Pabrik Pencemar Lingkungan

Demo mahasiswa dan masyarakat Kota Tangerang peduli Sungai Cisadane.
Demo mahasiswa dan masyarakat Kota Tangerang peduli Sungai Cisadane.

TANGERANG TRUSTKOTA – Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Tangerang, memidanakan dua perusahaan pencemar lingkungan. Dua perusahaan ini dilaporkan ke Kepolisian karena diduga membuang limbahnya langsung ke Sungai Cirarab sehingga mencemari lingkungan sekitar.

 

“Kedua perusahaan ini tidak memiliki Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL). Dua pabrik tersebut membuang langsung limbahnya ke sungai tanpa melalui pengelolaan terlebih dahulu,” kata Kabid Wasdal Limbah pada BLHD Kabupaten Tangerang, Dani Hasan Sanusi.

 

Kedua perusahaan itu ialah pabrik Bengkel Batik Asiong dan Bengkel Batik Cihok. Saat ini, kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan kedua pabrik tersebut sudah dua kali disidangkan di Pengadilan Negri (PN) Tangerang.

 

Kasubid Bina Hukum BLHD Kabupaten Tangerang M. Haerul Abidin mengatakan, Kedua pabrik batik yang berdiri di kawasanTriti, Kecamatan Sepatan itu, sebelumnya sudah pernah ditugur sejak 2010 lalu. Namun, teguran tersebut tidak pernah diindahkan oleh pemilik perusahaan.

 

“Kedua pabrik ini bahkan sudah pernah ditegur langsung oleh pak Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar dengan memberikan rekomendasi untuk menghentikan aktivitas pembuangan limbah cair ke Sungai Cirarab. Namun, kedua pabrik ini tetap saja membandel,” katanya.

 

Menurut Haerul, pihaknya melaporkan pabrik tersebut ke Mabes Polri pada 2013 yang lalu. “Laporan ini semata-mata untuk penegakan Undang-undang (UU) nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup,” ungkapnya.(Cun/Dik)