Berkas Persyaratan Partai Demokrat dan PKB Diduga Cacat Hukum

Berkas Persyaratan Partai Demokrat dan PKB Diduga Cacat Hukum, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Berkas Persyaratan Partai Demokrat dan PKB Diduga Cacat Hukum, Berita235

Berkas Persyaratan Partai Demokrat dan PKB Diduga Cacat Hukum, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Berkas Persyaratan Partai Demokrat dan PKB Diduga Cacat Hukum, 235, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Berkas Persyaratan Partai Demokrat dan PKB Diduga Cacat Hukum

Direktur Lembaga Pengamat Kebijakan Publik, Ibnu Jandi, saat di Kantor KPU Kota Tangerang, Jum'at (28/06/2013).
Direktur Lembaga Pengamat Kebijakan Publik, Ibnu Jandi, saat di Kantor KPU Kota Tangerang, Jum'at (28/06/2013).

TRUSTKOTACOM – Berkas persyaratan Partai Demokrat dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dalam mengusung Bakal Calon (Balon) walikota/wakil walikota Tangerang, Arief R Wismansyah dan Sachrudin, di duga cacat hukum. Pasalnya, surat pencalonan kedua partai tersebut tidak sesuai dengan peraturan KPU nomor 9 tahun 2012 tentang Pedoman teknis pencalonan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Hal tersebut disampaikan Direktur Lembaga Kebijakan Publik, Ibnu Jandi, seusai melaporkan hal tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang, Jum’at (28/06/2013) sore.

“Hari ini saya datangi KPU perihal pelaporan, sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap pemilukada Kota Tangerang, pada persoalan pokok adalah partai demokrat dan PKB yang pengurusannya masih pelaksana tugas (Plt),” terangnya.

Jandi menambahka, Plt itu diserahkan di dalam Perundang-undang Pemerintah Daerah Nomor 32 atau UU Pemilu, adalah boleh menggunakan Plt berdasarkan anggaran rumah tangga (AD/ART) apakah AD/ART partai politik (Parpol) itu.

“Kalau tidak salah, boleh untuk ikut pencalonan pemilu, namun yang saya tahu, hanya dalam pemilihan nasional, itu pun harus melihat persetujuan dari induk semangnya apakah induk semangnya pun mengatur AD/ART dan peraturan perundang-undangan. Ini dua persoalan yang berbeda.  KPU harus mampu mendudukan persoalan ini, mana UU  untuk Pemilu Nasional mana pemilu untuk pemilukada,” ungkap Jandi.

Menurutnya, KPU memiliki hak dalam mencari tahu AD/ART parpol serta juga wajib mensosialisasikan aturan-aturan KPU kepada parpol peserta pemilukada.

“KPU punya undang-undang super body, artinya dia punya hak untuk memaksa, dan parpol harus tunduk apa yang diminta KPU. Tidak boleh KPU di intervensi oleh kepentingan-kepentingan yang apalagi kepentingan plt yang sesungguhnya dia akan bergesekan dengan peraturan perundang-undangan,” paparnya.

Jandi menambahkan, KPU serta Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dalam pemilukada diharapkan, jeli, rapih, adil dan propesional serta transparansi. “Dalam peserta kontestan pemilukada ini agar unsur pemenuhan peraturan perundang-undangannya jelas dan benar adanya serta dapat dipertanggungjawabkan, sehingga nanti hasilnya sangat konstitusional,” pungkasnya.

Sementara, Ketua KPU Kota Tangerang, Syafril Elain mengatakan, laporan tersebut diterima dan akan ditelusuri terlebih dahulu. “Laporan ini kami terima, nanti kita telusuri apakah ini di jadikan persoalan atau hanya menjadi catatan, nanti kami umumkan. Namun kalau dilihat berdasarkan peraturan KPU No 7 dalam verifikasi partai politik di akhir 2012, boleh Plt,” katanya. (ges)