Begini Kata F-PDIP dan Demokrat Soal Pengobatan Cuma Pakai KTP di Banten

Begini Kata F-PDIP dan Demokrat Soal Pengobatan Cuma Pakai KTP di Banten, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Begini Kata F-PDIP dan Demokrat Soal Pengobatan Cuma Pakai KTP di Banten, Berita700

Begini Kata F-PDIP dan Demokrat Soal Pengobatan Cuma Pakai KTP di Banten, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Begini Kata F-PDIP dan Demokrat Soal Pengobatan Cuma Pakai KTP di Banten, 700, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Begini Kata F-PDIP dan Demokrat Soal Pengobatan Cuma Pakai KTP di Banten

Muhlis dan Nawa tampil bernyanyi di KPU Kab Tangerang (Juanda/TRUSTKOTA.com)
Muhlis dan Nawa tampil bernyanyi di KPU Kab Tangerang (Juanda/TRUSTKOTA.com)
TRUSTKOTA BANTEN- Fraksi PDI Perjuangan dari awal sebelum pembahasan RPJMD Provinsi Banten sudah mengingatkan bahwa UU  40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)-Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang disahkan pada era SBY. Demikian dikatakan Muhlis, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Banten.

“Program berobat cukup hanya dengan KTP tidak selaras dengan UU SJSN- JKN,” ujar Muhlis, Ketua Fraksi PDIP kepada trustkota.com, Rabu (7/3/2018).

Terang Muhlis, program yang dicanangkan Gubernur Banten yang hendak mengelolah kesehatan gratis harus terkoneksi dengan BPJS.

“Ini merupakan jaringan kesehatan nasional, jadi program Pak Gubernur jangan malah timpang tindih dengan program nasional. Apalagi bertentangan dengan undang-undang,” katanya.

Menurut Muhlis, ketika Pemprov Banten ingin mengelola pelayanan jaminan kesehatan sendiri itu pastinya akan bertentangan dengan regulasi dan program nasional yang lebih holistic, profesional dan terpadu sesuai dengan perintah Undang Undang.

“Pada intinya pemerintah tidak menolak tetapi harus terintegrasi pada program jaminan kesehatan nasional. Jika pemprov Banten ingin menjadi operator/ pengelola itu belum ada rujukan untuk payung hukumnya, ” tukas Muhlis.

Lanjut Muhlis, pada prinsipnya, Fraksi PDI Perjuangan sangat mendukung upaya pelayanan kesehatan gratis untuk warga miskin. Tetapi cara penanganannya memang harus benar benar dipikirkan dan di tangani dengan baik. Selain supaya selaras dengan program nasional dan aturan lebih tinggi, juga pengelolaannya tidak membuat jebolnya anggaran.

“Justru Fraksi PDI Perjuangan lebih mendorong Pemprov Banten untuk bisa menanggung rakyat miskin agar masuk dalam program BPJS seperti banyak dilakukan juga oleh pemerintah daerah lain,” tegasnya.

Lebih lanjut,  Muhlis berharap Pemprov Banten memperhatikan kualitas pelayanan rumah sakit seperti fasilitas kesehatan dan ketersediaan dokter spesialis yang minim dan ruangan yang memadai.

Sementara, Ketua Fraksi Demokrat Moh Nawa Said Dimyati dalam rilisnya meminta maaf kepada rakyat Banten. Lantaran program pengobatan gratis cukup dengan KTP belum terealisasi tahun 2018.

“Dulu Kota Tangerang bisa melaksanakan dengan program multiguna walaupun undang-undang telah diterbitkan. Dan kami menyesalkan program kesehatan gratis Pemprov Banten tersebut ditolak Kemenkes RI,” ucap Nawa.

Nawa berharap, agar Pemprov Banten terus melakukan komunikasi. Khususnya kepada Presiden Jokowi agar program unggulan Pemprprov Banten bisa berjalan.

” Kami yakin Inpres nomor 8 tahun 2017 disahin untuk memudahkan pemangku kebijakan agar meningkatkan akses pelayanan kesehatan secara baik untuk rakyat,” pungkasnya. (Joe)