Banyak KSP yang Belum Miliki Izin

Banyak KSP yang Belum Miliki Izin, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Banyak KSP yang Belum Miliki Izin, Berita219

Banyak KSP yang Belum Miliki Izin, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Banyak KSP yang Belum Miliki Izin, 219, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Banyak KSP yang Belum Miliki Izin

Pengelola koperasi Kori Priadi, S.E
Pengelola koperasi Kori Priadi, S.E

 TRUSTKOTACOM - Sejak tiga tahun terakhir, ternyata masih banyak koperasi simpan-pinjam (KSP) belum mengantongi izin. Alasannya, KSP masih dalam tahap uji coba.

Penegasan itu diungkapkan salah seorang pengelola koperasi Kori Priadi, S.E., kepada trustkota.com ketika diminta konfirmasinya, terkait tingginya animo masyarakat atau pemilik dana membangun satu unit koperasi.

Walau demikian, kata Kori, instansi pemerintah melalui Diskop & UKM kabupaten dan kota di Banten sangat sulit menemukan koperasi yang belum mengurus perizinan. Faktanya, koperasi yang belum berizin tersebut sudah menjalani usaha/kegiatan operasional antara 2 sampai 3 tahun atau malah lebih.

Menurut Kori, sulitnya Diskop & UKM melakukan pemantauan koperasi yang belum mengurus perizinan karena instansi ini tak diundang saat pembentukan koperasi bersangkutan.

Kelompok-kelompok masyarakat yang menghimpun diri untuk membangun koperasi mestinya terlebih dahulu mengundang dan memberi tahu Diskop & UKM kabupaten dan kota masing-masing di Banten.

Setelah menghimpun diri menjadi satu kelompok untuk membangun usaha koperasi, wakil dari kelompok ini mesti mengajukan permhonan terlebih dahulu. Permohonan yang dimaksud memiliki tujuan mengundang Kepala Diskop & UKM melalui staf yang ditugaskan untuk memberikan penyuluhan, pengertian dan arahan terkait tujuan dibentuknya satu unit usaha koperasi.

Setelah kelompok-kelompok masyarakat mendapat penyuluhan, kata Kori, dilanjutkan dengan pengajuan perizinan mendirikan koperasi. Formulir permohonan izin koperasi sudah tersedia di masing-masing Diskop & UKM kabupaten dan kota di seluruh Banten.

Dalam hubungan ini, jika kelompok masyarakat langsung mengajukan permohonan perizinan koperasi, jelas belum diperbolehkan. Untuk membangun koperasi tidak segampang membalikkan telapak tangan.

Persyaratannya mesti dipenuhi terlebih dahulu seperti halnya calon pengurus dan anggota koperasi bersangkutan harus mendapat penyuluhan terlebih dahulu, apa dan bagaimana tujuan mendirikan koperasi.

Tujuannya, agar para calon dan pengurus koperasi benar-benar tahu dan paham tentang pentingnya membangun koperasi yang terdiri atas kumpulan masyarakat yang menghimpun diri dalam satu wadah koperasi.

Menurut dia, membangun koperasi harus memenuhi persyaratan sesuai perundang-undangan koperasi. Selain permodalan harus kuat, kalau sudah memiliki izin, perlu meningkatkan pelayanan dan capacity building-nya.

Tantangan ke depan, peran dan stabilitas sektor koperasi untuk memperkuat perekonomian masyarakat sampai ke tingkat paling bawah. Untuk membangun koperasi sesuai tuntutan globalisasi ke depan, perkuatan struktur koperasi menjadi bagian yang sangat penting.

Dikatakan Kori, pentingnya pengertian pemerintah terhadap koperasi merupakan salah satu gerak pemerintah dalam menjamin dana masyarakat dan ditujukan untuk melindungi kepentingan nasabah.

Untuk mendorong persaingan yang sehat dalam koperasi, pemerintah perlu memikirkan agar koperasi memiliki program penjamin atau lembaga penjamin simpanan (LPS) yang mungkin bisa diwujudkan pemerintah melalui pembatasan nilai tertentu.

Nilai tertentu yang dimaksud dengan jumlah antara Rp 25 juta-Rp 50 juta per nasabah penyimpan dananya dijamin LPS. (Shn)