APBD Terhambat, Bupati Zaki Kirim Surat Ke Menteri Dalam Negeri

APBD Terhambat, Bupati Zaki Kirim Surat Ke Menteri Dalam Negeri, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, APBD Terhambat, Bupati Zaki Kirim Surat Ke Menteri Dalam Negeri, Berita954

APBD Terhambat, Bupati Zaki Kirim Surat Ke Menteri Dalam Negeri, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, APBD Terhambat, Bupati Zaki Kirim Surat Ke Menteri Dalam Negeri, 954, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, APBD Terhambat, Bupati Zaki Kirim Surat Ke Menteri Dalam Negeri

Bupaati Tangerang  Ahmed Zaki Iskandar
Bupaati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar

TRUSTKOTACOM-Penetapan tersangka dan penahanan Gubernur Banten  Ratu Atut Chosiyah di Pondok Bambu, Jakarta Timur (Jaktim) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mengakibatkan program pembangunan di setiap kota/kabupaten di Provinsi Banten, terhambat.

Hal tersebut dibenarkan oleh Bupati Tangerang, Ahmed Zaki Iskandar, Selasa (07/01/2014). Zaki membenarkan bahwa APBD Kabupaten Tangerang yang dilayangkan ke Provinsi Banten, belum mendapatkan persetujuan gubernur, hingga belum bisa dipergunakan untuk program yang telah dicanangkan oleh Pemkab Tangerang Tahun 2014 ini.

“Bagaimana tidak terhambat, APBD 2014 yang sudah disahkan DPRD belum ada persetujuan dari Gubernur Banten jadi belum bisa dicairkan untuk dipergunakan pada program 2014. Saya berinisiatif¬† mengirimkan surat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mempertanyakan tindaklanjut dari pengajuan penandatangan APBD 2014. Surat pertama sudah kita layangkan, namun hingga saat ini belum ada jawaban, dan kami sedang membuat surat kedua untuk pengesahan APBD,” tegas Zaki.

Zaki juga mengakui, terhambatnya pelaksanaan APBD 2014, membuat 25 program unggulan Kabupaten Tangerang, untuk masyarakat ikut terhambat. Zaki meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri),  agar segera mengambilalih kewenangan Gubernur Banten yang tengah dililit kasus korupsi tersebut.

“Bisa saja, Kemendagri mengambil alih sementara demi terlaksananya pembangunan di daerah atau memberikan kewenangan itu kepada Wakil Gubernur sebagai Penjabat sementara (Pjs), seperti halnya pelantikan Walikota Tangerang,” tambah Zaki. (wal)