Aliansi Rakyat Tangerang Kepung Kantor Bupati

Aliansi Rakyat Tangerang Kepung Kantor Bupati, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Aliansi Rakyat Tangerang Kepung Kantor Bupati, Berita337

Aliansi Rakyat Tangerang Kepung Kantor Bupati, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Aliansi Rakyat Tangerang Kepung Kantor Bupati, 337, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, Aliansi Rakyat Tangerang Kepung Kantor Bupati

ALTTAR kepung kantor Bupati Tangerang
ALTTAR kepung kantor Bupati Tangerang

TRUSTKOTACOM-Ribuan buruh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang Raya (ALTTAR) mengepung kantor Bupati Tangerang, Selasa (13/11/2012). Ribuan buruh berorasi menuntut dihapuskan sistem kerja kontrak dan outsourching serta menuntut Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2013, sebesar RP 2,8 juta.

“Kami minta, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) menghapus sistem kerja kotrak dan outsourching serta stop politik upah murah, ” kata Koswara kordinator aksi demo.

Menurut koswara, UMK sebesar RP 2,8 juta adalah angka yang layak untuk memenuhi hidup kaum buruh d Tangerang. “Dari hasil survei kami secara independent, nominal sebesar RP 2,8 juta sebagai yang layak untuk memenuhi kebutuhan hidup kaum buruh di Tangerang,” jelas Koswara.

Setelah kurang lebih selama 1 jam berorasi, pihak buruh melalui perwakilnya diterima oleh jajaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Tangerang untuk berdialog

Kepala Bidang ( Kabid) pengawasan industrial Disnaker Kabupaten Tangerang, Marihot Marbun mengatakan, terkait tuntutan UMK sebesar RP 2,8 juta, pihaknya akan mengadakan rapat pleno, mesti demikian, lanjut Marbun, pihaknya  berjanji akan membantu mempasilitasinya.

“Semuanya harus melalui mekanisme tata cara pengupahan minimum. Tuntutan para buruh kami terima, dan akan kami sampaikan,” ucap Marbun.

Setelah selesai berdialog selama 1 jam para buruh membubarkan diri dengan tertib dan mengancam akan kembali melakukan aksi jika tuntutannya tidak direalisasi oleh pemerintah. (cun)