49 Perusahaan di Tangerang Tangguhkan Upah, Begini Kata DPRD Setempat

49 Perusahaan di Tangerang Tangguhkan Upah, Begini Kata DPRD Setempat, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, 49 Perusahaan di Tangerang Tangguhkan Upah, Begini Kata DPRD Setempat, Berita367

49 Perusahaan di Tangerang Tangguhkan Upah, Begini Kata DPRD Setempat, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, 49 Perusahaan di Tangerang Tangguhkan Upah, Begini Kata DPRD Setempat, 367, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, 49 Perusahaan di Tangerang Tangguhkan Upah, Begini Kata DPRD Setempat

Ahmad Supriadi, Ketua Komisi II DPRD Kab Tangerang/dok. Trustkota
Ahmad Supriadi, Ketua Komisi II DPRD Kab Tangerang/dok. Trustkota

TRUSTKOTA  TANGERANG- Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi berharap kepada perusahan yang melakukan penangguhan agar agar membuat efisiensi yang lebih bagus. Sehingga para pekerja atau buruh bisa menerima haknya sesuai dengan ketetapan upah.

“Agar jangan hanya aspek upah yang dikorbankan. Selain itu membuat pengembangan  produk untuk menopang produk inti,” ujar Ahmad Supriadi, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang kepada trustkota.com, Kamis (7/2/2019).

Meskipun demikian, politisi PDIP yang kembali mencalonkan di 2019 di Dapil V  ini memaparkan, penangguhan 49 perusahaan itu terjadi lantaran perusahaan merugi.

“Itu rata-rata terjadi kepada perusahaan yang sedang merugi atau mendekati collaps. Dan memang secara Undang-Undang penangguhan itu dapat ditempuh,” tukas Caleg Nomor 2 ini.

Lebih lanjut, Ahmad  yang juga menjabat Ketua KSPSI Kabupaten Tangerang ini menjelaskan, penangguhan yang dilakukan perusahaan bukan hanya lantaran UMK terlalu tinggi yang ditetapkan oleh dewan pengupahan.

“Upah tak dapat disalahkan. Tapi masalahnya adalah sales  price yang tidak kompetitip dengan produk sejenis yang di produksi di daerah lain,” pungkas lulusan Sarjana Ekonomi ini.

Sementara, sebelumnya diberitakan, sebanyak 49 perusahaan di Kabupaten Tangerang melakukan penangguhan UMK tahun 2019.

Hal itu terungkap di Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Tangerang melalui edaran Surat Keputusan Gubernur Banten Nomor 561.1/Kep.15-Huk/2019 tentang Persetujuan dan Penolakan Penangguhan Pelaksana Upah Minimum tahun 2019.

“Dari 50 yang mengajukan penangguhan, 49 perusahaan di Kabupaten Tangerang tahun 2019 ditetapkan,” ungkap Deni Rohdiani, Kabid Hubungan Industrial dan Pengendalian Ketenagakerjaaan Disnaker Kabupaten Tangerang. (joe/red)