3 Serikat Buruh Curhat Mengenai Pelanggaran Pabrik ke Wakil Rakyat

3 Serikat Buruh Curhat Mengenai Pelanggaran Pabrik ke Wakil Rakyat, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, 3 Serikat Buruh Curhat Mengenai Pelanggaran Pabrik ke Wakil Rakyat, Berita535

Komisi II Dengarkan Curhat sejumlah buruh (Joewanda/TRUSTKOTA.com)
Komisi II Dengarkan Curhat sejumlah buruh (Joewanda/TRUSTKOTA.com)

TRUSTKOTA TANGERANG- Sejumlah buruh dari tiga serikat sampaikan keluhan kepada anggota DPRD Kabupaten Tangerang, Kamis (12/10/2017).

Curahan Hati (Curhat) buruh diterima langsung Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi dan Wakil Ketua Komisi II Tasripin dan Usman Abdul Gani.

Sekretaris Federasi Serikat Pekerja Metal (FSMI) Kabupaten Tangerang Kristian Lelono menyampaikan keluhan terkait PT Karya Teknik Utama yang berada di Cukang Galih, Kecamatan Curug yang berubah nama menjadi PT Karya Teknik Merin Center.

“Saat serikat sudah dibentuk di pabrik dan SK sudah keluar. pabrik malah berubah nama. Dan tentu merumitkan kawan serikat,” ujar Kristian.

Selain itu, Kristian juga menyampaikan adanya pabrik yang hendak tutup seperti PT Rezeki Inti Logam yang terletak di Desa Cisereh, Kecamatan Tigaraksa. “Nasib para pekerja menjadi tidak jelas,” tukasnya.

Sementara, Ketua Sentral Gerakan Buruh Nasional (SGBN) M Yahya mengungkapkan atas pelanggaran hak normatif di pabrik di PT Korea Fine Cemical Indonesia yang terletak di Kawasan Milennium Estate, Kecamatan Panongan.

“Pekerja yang hamil tidak diberikan hak cuti dan kalau melahirkan harus mengundurkan diri. Selain itu upah masih di bawah UMK dan sebanyak lima pekerja di PHK sepihak,” ungkap M Yahya.

Curhat lainnya datang dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) yang sudah dua bulan melakukan mediasi pasca aksi mogok massal yang berakibat PHK yang dilakukan pihak manajemen PT Surya Permai.

“Ada 15 tuntuan kami, dan tidak ada titik temu. Diantara tuntutan itu yakni minta dibayarnya uang lembur,” tukasnya.

Menyikapi curhat tersebut, Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tangerang Ahmad Supriadi mendesak agar kedua belah pihak bisa melakukan tiga opsi yakni musyawarah atau bipartit. Jika tidak terjadi titik temu menyarankan melaporkan ke Disnaker (tripartit) setempat serta melakukan gugatan ke pengadilan tentang Perselisihan Hubungan Industrial (PHI).

“Kami akan pertemukan keduanya dan memanggil pihak manajemen pabrik. Disnaker juga harus bergerak dalam menyelesaikan permasalahan. Pengawas dari Pemprov Banten juga mesti bertindak,” tukasnya.

Hadir dalam pertemuan tersebut, perwakilan dari Disnakertrans Kabupaten Tangerang dan Pengawas dari Disnaker Provinsi Banten. (joe)