3 Pasangan Cawalkot Tangerang Laporkan KPU Banten ke PTUN

3 Pasangan Cawalkot Tangerang Laporkan KPU Banten ke PTUN, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, 3 Pasangan Cawalkot Tangerang Laporkan KPU Banten ke PTUN, Berita479

3 Pasangan Cawalkot Tangerang Laporkan KPU Banten ke PTUN, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, 3 Pasangan Cawalkot Tangerang Laporkan KPU Banten ke PTUN, 479, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, 3 Pasangan Cawalkot Tangerang Laporkan KPU Banten ke PTUN

pilkada-kota

TRUSTKOTACOM – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Banten, dinilai salah menafsirkan keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Menyikapi hal tersebut, Tim Pemenangan tiga Pasangan Calon (Paslon) Walikota / Wakil Walikota Tangerang, HMZ-Iskandar, Syukur-Hilmi dan Miing-Suratno melaporkannya ke Pengadilan Negeri Tata Usaha (PTUN).

“Kami selaku kuasa hukum dari dua pasangan Calon Abdul Syukur-Hilmi Fuad dan Harry Mulya Zein-Iskandar Zulkarnain telah  mengajukan  gugatan ke PTUN Serang, atas tindakan KPUD Provinsi banten yang salah menafsirkan keputusan DKPP,” kata Ketua Tim Kuasa Hukum dua pasangan Calon Walikota/Wakil Walikota Tangerang tersebut, Irfan Rifai, usai melapor ke PTUN Serang, Jum’at (15/08/2013).

Menurutnya, dalam keputusan DKPP, pada point 4, disebutkan bahwa KPU Provinsi Banten yang diberi mandat untuk mengambil alih tugas KPU Kota Tangerang, hanya untuk memulihkan hak konstitusional kedua pasangan bakal calon Arief R Wismansyah-Sachrudin dan Ahcmad Marju Kodri-Gatot Supridjanto tanpa merugikan pasangan calon lainnya. Dalam hal ini ketiga pasangan calon nomor urut 1, Harry Mulya Zein – Iskandar Zulkarnaen, nomor urut 2 Abdul Syukur – Hilmi Fuad  dannomor urut 3,  Dedi Gumelar alaias Miing – Suratno Abubakar.

“Tapi Kenyataannya, KPU Provinsi Banten tidak hanya memulihkan hak konstitusional kedua pasangan bakal calon tersebut, dengan jalan merevisi tahapan pemilukada guna mengakomodir hak konsitusional mereka. Melainkan langsung menjadikan kedua pasangan bakal calon tersebut sebagai calon walikota / wakil walikota yang akan tampil di Pemilukada Kota Tagerang, 31 Agustus 2013 nanti. Inilah yang dilakukan oleh KPUD Provinsi Banten. Tanpa menghargai hak konstitusional ke 3 pasangan calon lainnya, yang telah disahkan oleh KPU Kota Tangerang sesuai dengan tahapan yang berlaku,” paparnya.

Irvan Rivai menambahkan, selain mengajukan gugatan KPU Provinsi Banten ke PTUN, pihaknya juga telah meminta fatwa dari Mahkamah Agung terkait keputusan DKPP yang terindikasi melanggar peraturan perundang-undangan dan hukum beracaranya lembaga itu sendiri. “Demi terciptanya kebenaran dan keadilan di negeri ini,” tegasnya.

Hal sama di lakukan oleh tim pasangan Calon TB Deddy S Gumelar alias Miing -Suratno Abubakar. Mereka telah melayangkan surat ke KPU Pusat, Bawaslu dan PTUN terkait apa yang dilakukan oleh KPU Provinsi Banten dalam melaksanakan keputusan  DKPP.

“Kami minta apa yang dilakukan oleh KPU Povinsi Banten ini dikaji ulangi. Mengingat pada Point 4 keputusan DKPP, dijelaskan hanya untuk mengembalikan hak konstitutional Arief-Sachrudin dan AMK-Gatot. Tapi tidak secara langsung menjadikan pasangan balon ini sebagai calon Walikota/ Wakil Walikota Tangerang. KPU Provinsi Banten, dalam mengimplemisasikan keputusan DKPP salah menafsirkannya, sehingga kedua pasangan balon tersebut lansung dimasukkan sebagai calon,” kata Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI-Perjuangan Kota Tangerang Hendri Zein. (ges)