2019-2024 Kursi Ketua DPRD Diprediksi Bukan Milik Golkar

2019-2024 Kursi Ketua DPRD Diprediksi Bukan Milik Golkar, www.trustkota.com, Dari Banten untuk Indonesia, Portal Berita, Surat Kabar, Media Online, 2019-2024 Kursi Ketua DPRD Diprediksi Bukan Milik Golkar, Berita337

Ahmad Jaeni, Sekretaris DPD Golkar Kab Tangerang/trustkota
Ahmad Jaeni, Sekretaris DPD Golkar Kab Tangerang/trustkota

TRUSTKOTA TANGERANG- Meskipun pleno tingkat Kabupaten Tangerang belum usai. Namun bisa diprediksi posisi Ketua DPRD Kabupaten Tangerang periode 2019-2014 bukan lagi milikGolkar, Senin (6/5/2019).

Pasalnya, dari informasi yang dihimpun trustkota.com, perebutan kursi di legislatif Golkar hanya berhasil memboyong 6 kursi. Hilang 1 kursi dari Pemilu 2014. Sedangkan target DPD Golkar pada Pemilu 2019 yakni 12 kursi.

Sedangkan PDIP diprediksi berhasil mengambil alih pucuk Ketua DPRD pada pelantikan anggota DPRD September 2019 mendatang.

Meskipun demikian, posisi Pimpinan DPRD masih milik Golkar. Posisi pimpinan DPRD lainnya diprediksi dari Gerindra dan diikuti oleh PKS atau Demokrat.

Sedangkan PPP diprediksi hanya mampu mempertahan Fraksi di DPRD Kabupaten Tangerang.

Menanggapi target Golkar yang gagal di Pemilu 2019, Sekretaris DPD II Golkar Kabupaten Tangerang Ahmad Jaeni mengatakan, politik selalu dinamis.

“Mau bagaimana lagi, kenyataannya seperti ini. Tapi secara global, suara Golkar stabil seperti Pemilu 2014 yang lalu di Kabupaten Tangerang. Hanya kursinya saja yang berbeda,” ungkap Ahmad Jaeni kepada trustkota.com.

Meskipun demikian, Jaeni, apresiasi atas kesolidan kader di akar rumput pada Pemilu April 2019 yang lalu.

Ia mengatakan, jika ada evaluasi, maka evaluasi tidak bisa dilakukan secara parsial seperti di tingkat kecamatan atau kabupaten saja. “Evaluasi harus menyeluruh,” katanya.

Lebih lanjut, Jaeni yang kembali akan melenggang di DPRD Provinsi Banten di Dapil Tangerang B dengan 37 ribu suara ini mengatakan, posisi pimpinan DPRD Kabupaten Tangerang mendatang akan dikaji.

“Penentuan itu ada di pimpinan, melihat berbagai mekanisme seperti struktur di partai dan perolehan suara. Semua dipertimbangkan. Tapu yang pasti hak progratif ada di pimpinan DPD,” pungkasnya. (joe/red)